Aspek Praktis dan Akademis Keilmuan Hukum
Aspek Praktis dan Akademis Keilmuan Hukum

web portal pendidikan – Selamat malam sobat jurnaliscun, pada pembahasan materi kali ini yaitu dengan judul “Aspek Praktis dan Akademis Keilmuan Hukum Dalam Penelitian Hukum.” Untuk lebih lengkapnya dapat anda simak dalam artikel ini.

Aspek Praktis dan Akademis Keilmuan Hukum

Apabila pandangan Enid Campbell yang menyatakan bahwa “In his or her professional career, the lawyer as well as legal scholar will find it necessary to discover the legal principle relevant to a particular problem.” dipahami dapat dikemukakan bahwa penelitian hukum bukan hanya untuk para praktisi hukum, melainkan juga untuk akademis hukum.

Sebagaimana telah dikemukakan pada Bab I bahwa ilmu hukum merupakan ilmu terapan dan bersifat prespektif.

Sebagai suatu ilmu terapan, ilmu hukum dipelajari untuk praktik hukum. Akan tetapi yang dinamakan praktik dalam hal ini tidak harus bersifat litigasi.

Dalam hal ini praktik hukum tidak selalu berkonotasi dengan adanya sengketa. Praktik hukum dapat saja berupa telaah atas suatu kontrak tertentu, pembuatan kontrak, atau audit hukum atas perusahaan tertentu atau penyiapan naskah akademis suatu Rancangan Undang Undang.

Dari hasil telaah tersebut dapat dibuat opini atau pendapat hukum yang dikemukakan oleh ahli hukum merupakan suatu preskripsi. Begitu juga tuntutan jaksa, petitum atau eksepsi dalam pokok perkara di dalam litigasi berisi preskripsi.

Untuk dapat memberikan preskripsi itulah guna keperluan praktik hukum dibutuhkan penelitian hukum. Dalam membuat kontrak naskah atau akademis suatu RUU diperlukan penguasaan atas materi yang hendak dijadikan objek kontrak atau undang undang tersebut.

Misalnya kontrak antara perusahaan tertentu dengan perusahaan penyedia tenaga kerja. Ahli hukum dalam hal ini harus memahami UU Ketenagakerjaan yang melarang adanya suatu outsourcing untuk kegiatan utama.

Dalam hal ini perlu dipelajari oleh ahli hukum mengenai apa yang disebut sebagai kegiatan utama. Begitu pula perancang naskah akademis UU Transaksi Elektronik, misalnya perlu melakukan penelitian mengenai filosofi saat terjadinya perjanjian yang menjadi dasar transaksi tersebut.

Yang semuanya dapat ditelusuri dari buku buku hukum, khususnya di bidang perjanjian. Baik perancang perjanjian atau naskah akademis suatu RUU tidak dapat “mengarang” seenaknya, melainkan harus berdasarkan prinsip, doktrin, atau filsafat hukum tertentu.

Aspek Praktis dan Akademis Ke

Aspek Praktis dan Akademis Keilmuan Hukum
Aspek aspek praktis dan akademis keilmuan hukum dalam penelitian hukum

ilmuan Hukum

Betapa pun, praktik harus berdasarkan teori dan prinsip yang berlaku, bukan praktik menyimpangi teori.

Oleh karena itulah anggapan yang menyatakan bahwa praktik tidak harus sama dengan teori merupakan suatu anggapan yang sangat naif.

Di dalam setiap ilmu terapan, penerapan atas ilmu tersebut harus berdasarkan teori yang melandasinya sebab apabila tidak demikian, penerapan itu akan gagal.

Sebagai contoh seorang dokter yang akan melakukan operasi hernia femoralis apabila salah dalam menerapkan teori, bukan tidak mungkin membuat si pasien impoten.

Hal yang sama juga dapat terjadi pada penerapan ilmu hukum. Kesalahan dalam menafsirkan teori ke dalam praktik apalagi praktik yang menyimpangi teori teori akan membuat penerapan hukum tidak berjalan sebagaimana mestinya.

Tidak seperti seorang dokter yang sudah menerapkan teori dalam operasi hernia  korbannya cuma satu orang, kesalahan penerapan teori apalagi praktik hukum tanpa teori telah menyengsarakan banyak orang.

Sebagai contoh, banyak yang tidak paham mengenai pernyataan Roscoe Pound bahwa hukum sebagai law as a tool of social engineering.

Pernyataan itu telah banyak disalahtafsirkan seakan akan undang undang sebagai sarana pembangunan masyarakat.

Akibatnya, oleh penguasa Orde Baru hal itu ditangkap sebagai peluang untuk mengatur atur rakyat Indonesia sesuai dengan pola yang dikhendaki oleh rezim tersebut. Hal itu ditambah lagi dengan ditonjolkan ajaran Utilitarianisme Jeremy Bentham dalam setiap pembahasan tujuan hukum.

Teori ini dikembangkan oleh Bentham dalam alam pikiran awal kapitalisme yang tentunya sangat berbeda dengan keadaan setelah terjadinya The Great Depression yang melanda Eropa dan Amerika tahun 1929.

Aspek Praktis dan Akademis Keilmuan Hukum

Di dalam buku buku teks ilmu hukum tulisan sarjana Barat, teori ini telah banyak di kritik, diberbagai buku teks ilmu hukum Indonesia malah ditempatkan sebagai tujuan ketiga disamping keadilan dan ketertiban.

Akibatnya tidak jarang muncul produk perundang undangan yang lebih ditujukan untuk mendapatkan The Great Happiness for the Greatest Numbers sebagaimana yang diungkapkan oleh Jeremy Bentham daripada untuk keadilan.

Adakalanya memang dalam praktik diketemukan suatu hal baru yang mungkin tidak didapatkan dalam suatu teori, tetapi hal itu sangat langka.

Apabila hal itu terjadi perlu dikembalikan kepada teori dasarnya dan apabila teori dasarnya tidak dapat menjawab dapatlah dikatakan bahwa hal itu merupakan sesuatu yang baru yang perlu ditelaah lebih jauh dan kemudian dapat dibuat teorinya.

Berdasarkan kontruksi demikian berlaku ketentuan ketentuan dan teori teori mengenai lastgeving. Saya sendiri menolak pandangan demikian karena hal itu tidak sesuai apabila diterapkan untuk irrevocable L/C.

Saya lebih melihatnya sebagai perjanjian dalam kerangka perbankan yang tunduk pada ketentuan ketentuan dan dapat diterangkan melalui teori hukum perbankan.

Suatu contoh konkret lagi yang pernah terjadi adalah ketika asuransi dianggap sebagai salah satu bentuk judi dan eksistensinya secara hukum tidak dapat diterima. Akan tetapi kemudian terdapat ketentuan ketentuan lengkap dengan teori teori yang melandasinya tentang asuransi.

Bagi keperluan penulisan karya akademis, Output dari suatu penelitian hukum adalah preskripsi yang berupa rekomendasi atau saran. Akan tetapi tidak berarti bahwa saran tersebut sekedar saran.

Sebagaimana telah dikemukakan bahwa ilmu hukum merupakan ilmu terapan oleh karena itulah, saran dihasilkan dari penelitian harus dapat atau mungkin diterapkan.

Saran yang merupakan preskripsi tersebut bukan mengenai sesuatu yang berupa khayalan atau angan angan nan jauh tinggi di awan.

Itulah penjelasan dan ulasan dari artikel Aspek Praktis dan Akademis Keilmuan Hukum.” Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan, dan jika ada kekeliruan dalam isi artikel mohon untuk dikomentar dibawah.

BAGIKAN
Berita sebelumyaWajah Wajah Baru di Kabinet Jokowi Jilid II
Berita berikutnyaMengidentifikasi Isu Hukum
Mas Hafiz
Yang terpenting saat ini adalah bagaimana caranya kita menyediakan media pembelajaran untuk anak. Dan menciptakan generasi muda yang berkualitas dan mempunyai wawasan yang luas.