web portal pendidikan – Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen memperkenalkan satu lembaga khusus yang mengurus perlindungan konsumen yang diberi nama Badan Perlindungan Konsumen Nasional. Dalam artikel ini akan saya jelaskan untuk apa badan itu dibentuk, dan apa saja fungsi dan tugasnya.

Badan Perlindungan Konsumen Nasional

A. Fungsi dan Tugas Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN)

Badan Perlindungan Konsumen Nasional disingkat BPKN, Badan ini dimaksudkan untuk mengembangkan upaya perlindungan kepada konsumen melalui pengkajian dan penelusuran terhadap masalah masalah perlindungan konsumen dalam mencari upaya alternatif usaha untuk mempertinggi perlindungan hukum terhadap konsumen.

Sebagai badan yang bertaraf nasional, BPKN berkedudukan di ibu kota negara Republik Indonesia dan bertanggung jawab kepada presiden.

Di negara maju seperti Amerika Serikat, badan sejenis ini dikenal dengan nama The Federal Trade Commission yang dibentuk pada tahun 1914, sebagai sebuah badan independen yang bertanggung jawab kepada kongres. Badan ini dibagi dalam tiga biro, yaitu biro ekonomi, biro perlindungan konsumen dan biro persaingan usaha.

Menurut Pasal 33 Undang Undang Nomor 8 Tahu 1999 tentang Perlindungan Konsumen, BPKN berfungsi memberikan saran dan pertimbangan kepada pemerintah dalam upaya mengembangkan perlindungan konsumen di Indonesia.

Pasal 33 Undang Undang Nomo 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen ini secara tersirat mengakui bahwa:

  1. Tugas untuk mengembangkan perlindungan konsumen adalah tanggung jawab pemerintah, dan
  2. Pemerintah dipandang tidak cukup mampu untuk melaksanakan sendiri tugas tersebut. Oleh karena itu, perlu dilibatkan unsur unsur non pemerintah.

Agar dapat menjalankan fungsinya itu, dalam Pasal 34 ayat (1) Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlndungan Konsumen dirumuskanlah tugas tugas BPKN sebagai berikut :

  • Memberikan saran dan rekomendasi kepada pemerintah dalam rangka penyusunan kebijaksanaan di bidang perlindungan konsumen
  • Melakukan penelitian dan pengkajian terhadap peraturan perundang undangan yang berlaku di bidang perlindungan konsumen
  • Melakukan penelitian terhadap barang/jasa yang menyangkut keselamatan konsumen
  • Mendorong berkembangnya lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat
  • menyebarluaskan informasi melalui media mengenai perlindungan konsumen dan memasyarakatkan sikap keberpihakan kepada konsumen
  • Menerima pengaduan tentang perlindungan konsumen dari masyarakat lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat, atau pelaku usaha
  • Melakukan survey yang menyangkut kebutuhan konsumen

Badan Perlindungan Konsumen Nasional

Apabila diteliti lebih dalam, tugas tugas ini merupakan satu kesatuan dimana tiap tiap bagian dari tugas tersebut saling melengkapi, yang bermuara pada satu tujuan, yaitu memberi saran dan rekomendasi kepada pemerintah dalam mengembangkan perlindungan konsumen.

Dalam pelaksanaan tugas tugas diatas, BPKN dapat bekerja sama dengan pihak lain, termasuk organisasi konsumen internasional (Pasal 34 ayat (2) Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Kemungkinan bekerja sama dengan organisasi konsumen internasional ini perlu mengingat bahwa batas peredaran barang/jasa sekarang sudah tidak ada lagi, sudah melampaui batas batas negara melalui perdagangan bebas, yang disebut dengan globalisasi perdagangan.

Dengan cara ini konsumen kita dapat terlindungi dari kemungkinan negatif perilaku para pelaku usaha asing, baik karena produk yang diedarkannya di Indonesia maupun melalui kerja sama dengan pengusaha Indonesia.

Kemungkinan ini tentu tidak dapat dihindari atau usaha sendiri pemerintah Indonesia maupun oleh BPKN. Dengan demikian, kerja sama dengan badan perlindungan konsumen luar negeri pun merupakan suatu keharusan.

Maka, penting sekali agar BPKN dapat bekerja sama dengan pihak asing sehingga melalui masukan masukan dari mereka, pemerintah dapat mengambil kebijakan tentang perlindungan konsumen yang bernuansa internasional.

B. Organisasi dan Keanggotaan Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN)

Sususnan organisasi BPKN menurut Pasaln 35 Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen adalah sebagai berikut :

  1. Satu orang ketua merangkap anggota
  2. Satu orang wakil ketua merangkap anggota
  3. Sekurang kurangnya 15 orang dan sebanyak banyaknya 25 orang anggota

Anggota anggota sedapat mungkin mewakili semua unsur, yaitu berasal dari unsur unsur masyarakat, baik akademisi, usahawan, pemerintah dan lembaga swadaya masyarakat maupun tenaga ahli, tetapi jumlah anggota sebagai wakil dari setiap unsur tidak harus sama.

Badan Perlindungan Konsumen Nasional

Dengan kata lain, keanggotaan dari sumbernya cukup fleksibel. Fleksibilitas tentu merupakan kebutuhan dari sebuah organisasi independen yang melayani kebutuhan masyarakat sebab dengan fleksibilitas yang cukup memadailah tugas tugas dapat diselesaikan dengan baik.

Untuk memenuhi objektivitas, pengangkatan dan pemberhentian anggota BPKN dilakukan oleh presiden setelah berkonsultasi dengan DPR (Pasal 35 ayat (2) Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen). Dengan demikian BPKN tidak dimaksudkan sebagai organisasi bawahan pemerintah.

Masa keanggotaan dan jabatan dalam BPKN adalah terbatas, ditetapkan 3 tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 kali masa jabatan berikutnya [Pasal 35 ayat (3)]. Ketua dan wakil ketua BPKN dipilih dari anggota [Pasal 35 ayat (4) Undang Undang Tentang Perlindungan Konsumen].

Untuk dapat diangkat menjadi anggota BPKN, menurut Pasal 37 Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, seseorang harus memenuhi syarat syarat sebagai berikut:

  • warga negara Republik Indonesia
  • berbadan sehat
  • berkelakuan baik
  • tidak pernah dihukum karena kejahatan
  • memiliki pengetahuan dan pengalaman di bidang perlindungan konsumen
  • berusia sekurang kurangnya tigak puluh tahun

Masa keanggotaan pada BPKN menurut Pasal 38 Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dapat berakhir karena:

  • meninggal dunia
  • mengundurkan diri atas permintaan sendiri
  • bertempat tinggal di luar wilayah negara Republik Indonesia
  • sakit secara terus menerus
  • berakhir masa jabatan sebagai anggota
  • diberhentikan

Untuk kelancaran tugasnya, menurut Pasal 39 Undang Undang Perlindungan Konsumen, BPKN membentuk sekretaris yang dipimpin oleh seorang sekretaris yang diangkat oleh ketua BPKN.

Menurut Pasal 40 Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen pembentukan perwakilan ini ditetapkan melalui surat keputusan ketua BPKN.

Badan Perlindungan Konsumen Nasional

Tata kerja BPKN diatur oleh ketua BPKN, bukan oleh pemerintah. Ini merupakan satu bukti bahwa BPKN adalah badan independen yang tidak tunduk kepada pemerintah. Sedangkan biaya biaya atas pelaksanaan tugas tugasnya dibebankan pada Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara (APBN) dan sumber lain sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Oleh karena itu, badan ini harus bekerja sungguh sungguh, dan sebaliknya segala saran dan rekomendasi yang dikeluarkan hendaknya pula diperhatikan dengan sungguh sungguh oleh pemerintah.

Pada Pasal 43 Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen ini disebutkan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan BPKN akan diatur kemudian dengan peraturan pemerintah.

Peraturan yang dimaksud adalah Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2001 tentang Badan Perlindungan Konsumen Nasional. Pada Pasal 6 Peraturan ini ditetapkan tahapan tahapan pengangkatan anggota BPKN sebagai berikut:

  • Menteri perdagangan mengajukan usul calon anggota BPKN kepada Presiden
  • calon anggota BPKN dikonsultasikan presiden kepada DPR
  • DPR memberikan pertimbangan dan penilaian
  • presiden mengangkat anggota BPKN

Itulah rangkuman dari penjelasan Badan Perlindungan Konsumen Nasional. Untuk kritik dan saran jika kurang lengkap atau kurang paham dapat berkomentar dibawah ini. Karena diskusi bersama adalah jawaban untuk setiap pertanyaan.

Mas Hafiz
Bukan penulis profesional namun selalu berusaha memberikan yang terbaik untuk para pembacanya. Mencerdaskan generasi milenial adalah tujuan situs ini berdiri. 800 Penulis sudah gabung disini, kamu kapan ? Ayo daftarkan dirimu melalui laman resmi belapendidikan.com