Beberapa Permasalahan Dalam Hukum Dagang Internasional

beberapa permasalahan dalam hukum dagang

Jurnaliscun.com – Hukum yang dimanfaatkan dalam perdagangan internasional karena melibatkan banyak negara, maka melibatkan pula banyak hukum yang tidak seragam, sehingga kerapkali menghadirkan permasalahan. Akan saya jelaskan beberapa butir bahasan yang menyangkut judul tema kita dibawah ini.
Artikel dapat anda unduh disini

A. Kekuatan Hukum Negoisasi

Kekuatan hukum suatu negosiasi berbeda-beda antara hukum di satu negara dengan negara lain. Ada sistem hukum yang mensyaratkan bahwa negosiasi kontrak belum mengikat sama sekali sebelum kontrak tersebut ditandatangani. Sistem hukum Indonesia ( berdasarkan KUH-Perdata ) menganut sistem ini. Akan tetapi ada pula sistem hukum di negara-negara tertentu yang menyatakan bahwa kecuali secara tegas ditentukan dalam negosiasi tersebut bahwa negosiasi tidak mengikat sama sekali, maka sampai batas-batas waktu tertentu suatu negosiasi telah dianggap mengikat berdasarkan ikatan yang disebut preliminary Contact. Apabila terjalin perjanjian antara dua negara dengan sistem hukum yang berbeda, tentu akan menimbulkan masalah yang harus di selesaikan di pengadilan. Pada umumnya negara yang menganut sistem Common Law negosiasi sudah dianggap mengikat.

B. Akseptasi yang Tidak Sama Dengan Tawaran

Seringkali terjadi bahwa akseptasi atau penerimaan tawaran oleh satu pihak dalam jual beli internasional tidak persis sama dengan tawaran (offier) yang telah di lakukan oleh pihak lain. Terhadap kejadian hukum seperti ini, pengaturan hukum di satu negara dengan negara lain bervariasi.

Hukum Perdata di Indonesia misalnya menganggap bahwa apabila terdapat perbedaan antara offer oleh satu pihak dan akseptasi oleh pihak yang lain, maka kita sepakat dianggap tidak terbentuk, sehingga kontrak dianggap belum terjadi (Pasal 1320 KUHPdt). Tidak ada pasal pasal dari KUHPerdata ( tersurat atau tersirat ) yang menganggap bahwa sampai batas tertentu misalnya kontrak tersebut sudah terbentuk.

Akan tetapi tidak semua negara menganut prinsip hukum yang sama dengan KUHPdt. Secara umum hukum di USA misalnya melihat perubahan dalam akseptasi secara gradual. Artinya mesti melihat seberapa jauh penyimpangan dilakukan dalam akseptasi tersebut. Jika penyimpangan tersebut tidak materil atau signifikan terhadap kontrak, maka kontrak tersebut tetap telah terjadi, sementara penyimpangan tersebut dianggap sebagai bagian dari kontrak.
Bisa dibayangkan jika ada perjanjian export sale antara pedagang di USA dengan yang ada di Indonesia, tentu perbedaan tersebut akan merepotkan jika masing masing tidak mengetahui prinsip prinsip Hukum Dagang Internasional terhadap hal ini. Namun apabila kontrak didasarkan atas formulir kontrak standar yang lazim digunakan dalam kontrak jual beli internasional, tentu harus ditaati oleh pihak pihak.

C. Pembatalan Suatu Tawaran

Kerap kali terjadi issue yuridis dalam hal pembatalan tawaran adalah apakah suatu offer (tawaran), misalnya tawaran penjualan barang oleh penjual, dapat dibatalkan oleh pihak yang melakukan penawaran tersebut. Ada negara negara seperti Indonesia, dan juga secara umum di USA, serta juga di banyak negara lain, yang menganggap tawaran selalu dapat dibatalkan sebelum menjadi suatu kontrak (sebelum adanya kata sepakat). Karena bukankah tawaran itu adalah perbuatan sepihak yang karenanya dapat pula dibatalkan secara sepihak pula.

Akan tetapi ada pula negara negara mempunyai ketentuan hukum yang menyatakan bahwa suatu offer, sungguhpun itu merupakan perbuatan sepihak, tetapi apabila sampai suatu waktu tertentu yang pantas (reason-able time), maka offer tersebut sudah tidak dapat dicabut lagi, kecuali dibatalkan oleh dua belah pihak. Artinya, bila ada penawaran yang tidak diterima harus segera diberitahukan kepada yang bersangkutan.

D. “Consideration” Dalam Jual Beli

Consideration dalam suatu kontrak adalah suatu tindakan yang dilakukan atau tidak dilakukan oleh satu pihak sebagai imbalan dari prestasi yang dilakukan oleh pihak lain berdasarkan suatu kontrak. Tanpa kontrak tersebut, tidak ada keharusan baginya untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan tersebut. Misalnya apabila seorang menjual suatu barang, maka pihak pembeli melakukan consideration berupa membayar harga barang tersebut. Dengan demikian, kecuali dalam hal hal tertentu, maka kontrak yang diberikan dengan cuma cuma
( tanpa suatu imbalan = Consideration ) tidak mengikat menurut doktrin Consideration ini.

Sebenarnya persoalan tidak perlu suatu Consideration dalam kontrak bukan lagi merupakan perbedaan hukum dari suatu negara dengan negara lain. Tetapi hal ini bahkan merupakan perbedaan prinsipil antara satu blok hukum dengan blok hukum yang lain. Misalnya blok hukum Common Law menganggap Consideration merupakan syarat sah nya suatu kontrak, dengan beberapa kekecualian. Sementara untuk blok hukum Eropa Continental tidak memberlakukan doktrin Consideration ini juga sangat bervariasi.
Bahkan ada fenomena bahwa doktrin Consideration ini di negara negara blok Common Law sendiri sudah semakin berkurang daya berlakunya atau semakin ditinggalkan.

E. Keharusan Kontrak Tertulis

Dengan kemajuan teknologi komunikasi, para pedagang semakin cepat dan semakin lebih bervariasi dalam berkomunikasi bisnis satu sama lain. Faximilies sudah semakin lazim digunakan. Bahkan ada order barang yang hanya dilakukan lewat telepon interlokal saja. Masalahnya apakah suatu kontrak memang harus ditulis dan di tanda tangani oleh kedua belah pihak agar menjadi sah atau tidak perlu dituangkan secara tertulis.
Kembali dijumpai bahwa hukum di negara yang satu berbeda dengan hukum di negara lain. KUHPdt di Indonesia pada umumnya tidak mensyaratkan ditulisnya suatu kontrak. Dikatakan “Pada Umumnya”, secara tertulis. Misalnya terhadap perjanjian hibah yang harus dibuat dengan akta notaris, vide Pasal 1682 KUHPdt. Kecuali terhadap hibah barang bergerak berwujud dari tangan ke tangan atau hibah surat piutang atas tunjuk (Pasal 1787 KUHPdt).

Negara negara blok Common Law lain lagi ketentuan nya. Umumnya mereka mengenal doktrin apa yang disebut sebagai Statute Of Fraud. Dalam hal ini suatu kontrak yang penting, yang umumnya dilihat dari nilai transaksinya, harus dibuat secara tertulis. Demikianlah, maka USA misalnya, di sana suatu kontrak penjualan barang yang berharga di atas US $500.00 (lima ratus US dollar) mesti dibuat secara tertulis. Doktrin Statute Of Fraud umumnya tidak dikenal di negara negara Eropa Continental (termasuk Belanda dan karenanya juga Indonesia). Namun demikian, kemajuan komunikasi yang ditunjang teknologi canggih dan begitu banyaknya kontrak, syarat tertulis lebih masuk akal bila tidak akan terjadi kesulitan di Pengadilan.

F. Waktu Dianggap Tercapainya Kata Sepakat

Tentang waktu yang dianggap oleh hukum telah terjadinya suatu kata sepakat juga berbeda dari hukum di satu negara dengan negara lainnya.

Beberapa negara memberlakukan ketentuan bahwa akseptasi telah terjadi, dan karena itu kata sepakat telah tercapat, pada saat pihak penerima tawaran tersebut secara wajar mengirim akseptasinya (persetujuannya) kepada pihak yang melakukan offer (tawaran). Tetapi ada juga negara yang menganggap bahwa akseptasi terjadi saat diterimanya akseptasi tersebut oleh pihak yang melakukan offer. Kemudian masih ada negara lain lagi yang menganut prinsip subjektif.
Dalam hal ini akseptasinya dianggap ada ketika pihak yang melakukan offer mengetahui secara nyata (actual knowledge) terhadap akseptasi tersebut, Sayangnya KUHPdt tidak merumuskan ketentuan yang dapat menjadi pegangan.

Dari beberapa kekhasan dalam perjanjian jual beli internasional tersebut, nampaknya memang terdapat bahwa beberapa persoalan yuridis sehingga terhadapnya diperlukan pemikiran dan penanganan yang hati hati. Apabila tidak tentu pengadilan niaga yang menangani kasus kasus perkara perdagangan nasional-internasional akan marak dengan permohonan penyelesaian sengketa perdagangan yang berskala internasional.

4 Comments

  1. Andrian Blog

    Wah mantap sangat lengkap, nice informasinya sangat bermanfaat

  2. Jeffry Skyhigh

    Salam Friendly, keren artikelnya, boleh nih jadi info buat pembelajaran mengenai perdagangan.. 🙂

About

Yang terpenting saat ini adalah bagaimana caranya kita menyediakan media pembelajaran untuk anak. Dan menciptakan generasi muda yang berkualitas dan mempunyai wawasan yang luas.