Budaya Politik Menuju Masyarakat Madani

oleh
budaya politik menuju masyarakat madani
budaya politik menuju masyarakat madani dapat dilihat dari adat budayanya, faktor faktor penunjang dan ciri ciri dari masyarakatnya

web portal pendidikan Selamat siang sob, ketemu lagi nih sama saya, kali ini saya akan membuat suatu tulisan yang berkaitan dengan masyarakat madani. Judul artikel kali ini yaitu “Budaya Politik Menuju Masyarakat Madani.” Untuk lebih lengkap dapat kamu simak dalam artikel ini.

Budaya Politik Menuju Masyarakat Madani

Sebelum kita menuju ke masyarakat madani nya, kalian harus ketahui dahulu konsep dari masyarakat madani sendiri. masyarakat madani, konsep ini adalah penerjemahan istilah dari konsep civil society yang pertama kali digulirkan oleh Dato seri anwar Ibrahim.

Konsep yang diajarkan oleh Dato Seri Anwar Ibrahim hendak menunjukkan bahwa masyarakat yang ideal adalah kelompok masyarakat yang mempunyai kebudayaaan maju. Lebih jelasnya yang dimaksudkan, masyarakat madani adalah sistem sosial yang subur yang di asaskan terhadap prinsip moral yang menjamin keseimbangan antara keleluasaan perorangan dengan kestabilan masyrakat.

Sedangkan Demokrasi sendiri berasal dari Bahasa Yunani, yaitu demos yang berarti rakyat dan kratos ataupun kratein yang bisa diartikan sebagai pemerintahan berada di tangan rakyat. Demokrasi terbagi menjadi 2 yaitu, demokrasi dengan cara langsung dan demokrasi yang tidak langsung.

Demokrasi dengan cara langsung adalah sistem pemerintahan dimana rakyat dengan cara langsung turut dan dalam menetapkan garis-garis kebijakan pemerintahan yang baik dalam pembuatan undang-undang.

Sedangkan demokrasi tidak langsung adalah sistem demokrasi dimana tekad rakyat disalurkan melewati lembaga perwakilan rakyat, contohnya : Dewan Perwakilan Rakyat.

Budaya Politik Menuju Masyarakat Madani Dilihat dari Adat Politiknya

Adat politik adalah cara cara individu untuk berpikir, merasa, dan bertindak terhadap sistem politik dan tahap-bagian yang ada didalamnya, tergolong sikap atas peranan mereka sendiri di dalam sistem politik.

Adat politik juga adalah sistem kualitas dan keyakinan yang dimiliki bersama oleh masyarakat. Tetapi, setiap unsur masyarkat tidak sama adat politiknya, semacam antara masyarakat umum dengan para elitnya. sama juga di indonesia.

a. macam-macam adat demokrasi:

1).demokrasi konstitusional(demokrasi liberal)
2).demokrasi rakyat(proletar)

b. berdasarkan titik perhatiannya adat demokrasi ada 3,yaitu :

1).demokrasi formal
2).demokrasi material
3).demokrasi perpaduan

Pengertian Masyarakat Madani ( Atau Civil Society )

Civic society diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan sebutan masyarakat sipil atau sering disebut masyarakat madani. Kata madani berasal dari kata Madinah, yaitu sebuah kota tempat hijrah Nabi Muhammad SAW. Madinah berasal dari kata “madaniyah” yang berarti peradaban. Oleh sebab itu masyarakat madani berarti masyarakat yang beradap.

Masyarakat madani adalah sebuah tatanan masyarakat sipil (civil society) yang mandiri dan demokratis, masyarakat madani lahir dari proses persamaan asas demokrasi, hubungan keduanya ibarat ikan dengan air. Pada bahasan kali ini mengulas mengenai masyarakat madani yang umumnya dikenal dengan istilah masyarakat sipil (civil society).

Pengertiannya, ciri-cirinya, sejarah pemikiran, karakter dan bacaan masyarakat sipil di Barat dan di Indonesia dan unsur-unsu yang adar di dalamnya.

Di bawah ini adalah beberapa definisi masyarakat madani :
  • Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, masyarakat madani adalah masyarakat yang menjunjung tinggi norma, kualitas-kualitas, dan hukum yang ditopang oleh penguasaan teknologi yang beradab, iman dan ilmu.
  • Menurut Syamsudin Haris, masyarakat madani adalah sebuahlingkup interaksi sosial yang berada di luar pengaaruh negara dan model yang tersusun dari lingkungan masyarakat paling bersahabat semacam keluarga, asosiasi sukarela, gerakan kemasyarakatan dan beberapa bentuk lingkungan komunikasi antar warga masyarakat.
  • Menurut Nurcholis Madjid, masyarakat madani adalah masyarakat yang merujuk pada masyarakat Islam yang sempat dibangun Nabi Muhammad SAW di Madinah, sebagai masyarakat kota dan masyarakat berperadaban dengan ciri antara lain : egaliteran (kesederajatan), menghargai prestasi, keterbukaan, toleransi dan musyawarah.
  • Menurut Ernest Gellner, Civil Society atau Masyarakat Madani yang merujuk pada mayarakat yang terdiri atas beberapa institusi non pemerintah yang otonom dan lumayan kuat untuk bisa mengimbangi Negara.
  • Menurut Cohen dan Arato, Civil Society atau masyarakat Madani adalah sebuah wilayah interaksi sosial diantara wilayah ekonomi, politik dan Negara yang didalamnya termasuk semua kelompok kelompok sosial yang bekerjasama membangun ikatan-ikatan sosial diluar lembaga resmi, menggalang solidaritas kemanusiaan, dan mengejar kebaikan bersama (public good).
  • Menurut Muhammad AS Hikam, CS alias MM adalah wilayah-wilayah kenasiban sosial yang terorganisasi dan bercirikan antara lain kesukarelaan (voluntary), keswasembadaan (self-generating), keswadayaan (self-supporing),dan kemandirian yang tinggi berhadapan dengan negara, dan keterikatan dengan norma-norma dan kualitas-kualitas hukum yang diikuti oleh warganya.

Ciri Ciri Budaya Politik Menuju Masyarakat Madani

Ciri-ciri masyarakat madani berdasarkan definisi di atas antara lain :
a. Menjunjung tinggi kualitas, norma, dan hukum yang ditopang oleh iman dan teknologi.
b. Mempunyai kebudayaaan yang tinggi ( beradab ).
c. Mengedepankan kesederajatan dan transparasi ( keterbukaan ).
d. Free public sphere (ruang publik yang bebas)

Ruang publik yang diartikan sebagai wilayah dimana masyarakat sebagai warga negara mempunyai jalan masuk penuh terhadap setiap kegiatan publik, warga negara berhak ikut melakukan kegiatan dengan cara merdeka dalam memberi tau pendapat, berserikat, berkumpul dan mempublikasikan pendapat, mempublikasikan info terhadap publik.

Demokratisasi

Menurut Neera Candoke, masyarakat sosial berkaitan dengan bacaan kritik rasional masyarakat yang dengan cara ekspisit mensyaratkan tumbuhnya demokrasi, dalam kerangka ini hanya negara demokratis yang sanggup menjamin masyarakat madani. Demokratisasi bisa terwujud melewati penegakkan pilar-pilar demokrasi yang meliputi:

  • Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)
  • Pers yang bebas
  • Supremasi hokum
  • Perguruan Tinggi
  • Partai politik
Toleransi

Toleransi adalah kesediaan individu untuk menerima pandangan pandangan politik dan sikap sosial yang tidak sama. Toleransi adalah sikap yang dikembangkan dalam masyarakat madani untuk memperlihatkan sikap saling menghargai dan menghormati pendapat dan aktivitas yang dapat dilakukan oleh orang maupun kelompok masyarakat yang lain yang tidak sama.

Pluralisme

Pluralisme adalah sikap untuk mengakui dan menerima kenyataan yang disertai sikap tulus bahwa masyarakat itu majemuk. Kemajemukan itu berkualitas positif dan itu adalah rahmat tuhan.

Prof. Dr. M. A.S. Hikan membahas ciri-ciri pokok masyarakat madani di Indonesia antara lain :

1. Kesukarelaan
2. Keswasembadaan
3. Kemandirian yang tinggi terhadap negara.
4. Keterkaitan pada kualitas-kualitas hukum yang disepakati bersama.

Contoh Permasalahan Permasalahan yang terdapat pada masyarakat madani :

1. Reformasi

Sebuah kata kunci pemilihan umum (pemilu) yang dilangsungkan tanggal 7 Juni 1999 lalu adalah tonggak penting dalam upaya Bangsa Indonesia melepaskan diri dari belenggu otoritarian dan menumbuhkan masyarakat madani yang demokratis.

Momen ini adalah perwujudan dari semangat Reformasi yang dipekikkan mahasiswa Indonesia di awal dan pertengahan tahun 1998.

Kata Reformasi menjadi kata kunci terhadap proses perubahan yang terjadi pada sebuah kondisi yang stagnan, cenderung negatif dan mempunyai pola yang menunjukkan perpaduan antara keinginan dan kondisi yang dialami.

Reformasi bakal menjadi sebuah pilihan yang sangat penting terhadap proses pembenaraan melewati sebuah perubahan, yang terjadi dengan cara perlahan lahan ataupun cepat dan tidak terbendung, dengan cara evolusi ataupun revolusi, tetapi kecenderungan reformasi identik dengan perubahan yang cepat tetapi cocok dan terukur.

Untuk menentukan sebuah tujuan reformasi pastinya memerlukan sebuah rencana dan langkah langkah yang strategis dan mempunyai akibat terhadap perubahan yang diinginkan, bila reformasi itu dimuat pada tataran sosial pastinya akibat sosial juga diinginkan bakal terjadi dan berkesinambungan dengan akibat terhadap kondisi politik, adat dan ekonomi dengan cara umum.

Reformasi bukan sebuah gerakan chaos yang liar tidak terkendali dan tanpa rencana dan tidak memberi akibat positif terhadap kondisi masa kini, justru sebaliknya adalah sebuah gerakan yang terencana, sistematis dan terukur dan mempunyai parameter yang jelas terhadap perubahan yang bakal dilakukan dan ukuran yang jelas terhadap akibat yang ditimbulkannya.

Demikian awal diskusi ini mengenai sebuah kata yang tidak sedikit disebut orang yaitu reformasi

Masyarakat Madani dan Lingkungan dalam contoh permasalahan Illegal Logging

Masyarakat Madani adalah impian bersama Bangsa dan Negara yang sadar akan pentingnya sebuah keterikatan antar komponen pendukungnya dalam terciptanya Bangsa dan Negara yang maju dan mandiri.

Dalam mewujudkan impian tersebut, masyarakat madani sejatinya sadar dan peduli terhadap lingkungan sebagai tonggak pembangunan yang berkelanjutan (yang berwawasan lingkungan) yang menyejahterakan hidup antar generasi, disamping upaya pengentasan kemiskinan, peningkatan daya saing, dan kesiapan menghadapi kecenderungan globalisasi.

Dalam contoh permasalahan yang kami angkat adalah mengenai permasalahan illegal logging di Indonesia yang terus marak dieksploitasi oleh beberapa kalangan, baik dari kalangan dalam negeri maupun dari luar negeri.

Sebetulnya permasalahan illegal logging bukan permasalahan baru dalam sejarah kelam rusaknya lingkungan di negeri ini. Awal mula terjadinya permasalahan illegal logging adalah ketika pada masa penjajahan kolonial dimana kayu dijadikan komoditas penting dalam mencukupi segala kebutuhan pihak pihak tertentu yang terkait pada masa itu untuk menjadikan kayu sebagai salah satu produk pemenuh kebutuhan yang berharga.

Menonton kondisi tersebut, beberapa kalangan yang belum mempunyai kesadaran lingkungan yang tinggi kemudian mulai mempergunakan kondisi atas kebutuhan untuk terdapatnya kayu bagi kepentingan pribadi maupun kelompok dengan cara-cara melakukkan penebangan yang tidak terkendali dan tidak sesuai standar biaya, diluar performa sumberdaya hutan tersebut untuk tumbuh dan berkembang kembali. Inilah yang menjadi awal terjadinya permasalahan illegal logging di Indonesia.

Melihat dari tipisnya pasokan sumberdaya hutan tersebut, mmbuat para pakar dan pejabat pemerintahan pada masa itu menetapkan regulasi regulasi yang mengatur pemanfaatan, pengelolaan, distribusi dan pelestarian sumberdaya hutan terutama kayu di Indonesia demi menjaga supaya pasokan kayu tetap terkontrol dan bisa memenuhi kebutuhan kebutuhan mereka bakal sumberdaya hutan tersebut.

Dengan diterapkanya sistem regulasi yang ketat pada masa tersebut, mengakibatkan jumlah penebangan hutan untuk diambil commodities kayunya terus terkontrol dan permasalahan illegal logging cenderung menurun meskipun tetap terjadi permasalahan penebangan liar dalam skala kecil

Tetapi selepas masa penjajahan tersebut, penggunaaan sumberdaya kayu hutan di Indonesia mulai berangsur angsur naik kembali akibat tidak diterapkannya lagi regulasi regulasi yang bersifat ketat warisan masa penjajahan tersebut, demi memenuhi kebutuhan dalam dan luar negeri dan permintaan bakal kayu hutan dan produk-produk turunan.

Faktor Faktor Yang Dilakukan Pemerintah Dalam Upaya Menaikan Devisa Negara

Faktor tersebut dilakukan oleh pemerintah dalam usahanya menaikan devisa negara yang baru saja merdeka tersebut. Tetapi meskipun demikian, pemerintah pada masa itu (hingga saat ini) tetap berupaya untuk menerapkan peraturan-peraturan pengganti yang sifatnya dirasakan oleh beberapa kalangan baik masyarakat, akademisi, para pakar dan pengamat kebijakan tidak tegas dan tidak sanggup memberi efek jera bagi para pelaaku kejahatan lingkungan tersebut. Dan pada akhirnya permasalahan yang sama kembali menimpa Bangsa ini.

Unsur Demokrasi Terhadap Tujuan Masyarakat Madani

Permintaan bakal kebutuhan kayu yang besar memunculkan keinginan beberapa pihak untuk menggunakan dan memakai cara-cara illegal yang tidak sesuai dengan peraturan yang ditetapkan dalam usaha memperoleh keuntungan keuntungan semata dan melupakan akibat ekologis yang terjadi akibat penebangan dan pengunaan hasil hutan terutama kayu yang tidak terkendali dan tidak sesuai aturan yang ditetapkan.

Dari penjelasan dan contoh permasalahan yang sudah dipaparkan, terkesan alangkah lemahnya mekanisme peraturan dan kesadaran semua pihak bakal isu lingkungan terutama mengenai illegal logging di Indonesia.

Permasalahan-permasalahan yang terjadi tidak jsering terjadi bagaikan lingkaran setan yang saling berputar-putar dalam konteks keterkaitan yang saling berhubungan. Di satu segi pemerintah sebagai pengambil kebijakan mengharapkan terciptanya sebuah keadaan lingkungan hutan yang lestari (sustainable forest), tetapi di lain segi pemerintah wajib memenuhi permintaan bakal tersedianya kayu dalam usaha menaikan pendapatan negara.

Faktor Yang Menjadi Dilema Pemerintah Dalam Mengawasi dan Menerapkan Peraturan Perundang Undangan

Dan faktor ini makin menjadi dilema ketika pemerintah kesusahan dalam mengawasi dan menerapkan peraturan dan perundang-undangan yang tegas dalam rangka menciptakan sebuah management hutan lestari (sustainable forest management) pada pihak-pihak yang terkait terutama bagi para pelaku illegal logging.

Dan diluar komponen pemerintahan pun kesadaran bakal pentingnya menjaga lingkungan pun juga tetap rendah, yang memperparah kondisi bangsa ini.

Dalam faktor inilah peran Masyarakat Madani sangat diperlukan. Kami menyadari bahwa Masyarakat Madani identik dengan masyarakat yang sadar dan peduli terhadap sebuah faktor yang berkaitan dengan kepentingan bersama dan dalam cskupan antar generasi, yang dalam faktor ini difokuskan mengenai lingkungan.

Maka untuk itu, masyarakat yang mulai sadar bakal pentingnya pengertian kelestarian lingkungan yang diinginkan sanggup menjadi salah satu faktor penggerak dan turut berpartisipasi mewujudkan transformasi bangsa menuju masyarakat yang kami dambakan tersebut.

Dan kami bisa lihat usaha-usaha menuju ke arah tersebut terus terbuka lebar. Tapi itu semua wajib dilandasi juga dengan kesadaran semua komponen bangsa, beberapa diantaranya adalah komitmen dalam mentaati peraturan-peraturan yang sudah ditetapkan tanpa pandang bulu, turut berperan aktif dalam mengkritisi kebijakan yang dibangun oleh pemerintah yang dirasa butuh untuk dikritisi tanpa ada sebuah niatan kurang baik, dan rutin mendorong beberapa pihak untuk turut berperan dalam menjaga dan melestarikan lingkungan demi masa depan kami semua.

Masyarakat madani di indonesia

Indonesia mempunyai tradisi kuat civil society (masyarakat madani) bahkan jauh sebelum negara bangsa berdiri, masyarakat sipil sudah berkembang pesat yang diwakili oleh kiprah beragam organisasi sosial keagamaan dan pergerakan nasional dalam perjuangan merebut kemerdekaan.

Tidak hanya berperan sebagai organisasi perjuangan penegakan HAM dan perlawanan terhadap kekuasaan kolonial, organisasi berbasis islam, semacam Serikat Islam (SI), Nadlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah, sudah memperlihatkan kiprahnya sebagai komponen civil society yang penting dalam sejarah perkembangan masyarakat sipil di Indonesia.

Terdapat beberapa taktik yang ditawarkan kalangan pakar mengenai bagaimana sewajibnya bangunan masyarakat madani bisa terwujud di Indonesia :

Beberapa Taktik Yang Ditawarkan Pakar Mengenai Masyarakat Madani

Pertama, pandangan integrasi nasional dan politik. Pandangan ini menyebutkan bahwa sistem demokrasi tidak mungkin berjalan dalam kenyataan sehari-hari dalam masyarakat yang belum mempunyai kesadaran dalam hidup berbangsa dan bernegara.

Kedua, pandangan reformasi sistem politk demokrasi, yakni pandangan yang menekankan bahwa untuk membangun demokrasi tidak usah terlalu bergantung pada pembangunan ekonomi, dalam tataran ini, pembangunan institusi politik yang demokratis lebih diutamakan oleh negara dibanding pembangunan ekonomi.

Ketiga, paradigma membangun masyarakat madani sebagai basis mutlak pembangunan demokrasi, pandangan ini adalah paradigma pilihan di antara dua pandangan yang pertama yang dianggap gagal dalam pengembangan demokrasi, tidak sama dengan dua pandangan pertama, pandangan ini lebih menekankan proses pendidikan dan penyadaran politik warga negara, terutama kalangan kelas menengah.

Bersandar pada tiga paradigma diatas, pengembangan demokrasi dan masyarakat madani selayaknya tidak hanya bergantung pada salah satu pandangan tersebut, sebaliknya untuk mewujudkan masyarakat madani yang sebanding dengan kekuatan negara diperlukan perpaduan taktik dan paradigma, setidaknya tiga paradigma ini bisa dijadikan acuan dalam pengembangan demokrasi di masa transisi kini melewati cara cara sbb :

1. Golongan menengah melewati pemberian peluang bagi kelas menengah untuk berkembang menjadi kelompok masyarakat madani yang mandiri dengan cara politik dan ekonomi, dengan pandangan ini, negara wajib menempatkan diri sebagai regulator dan fasilitator bagi pengembangan ekonomi nasional.

Tantangan pasar leluasa dan demokrasi global mewajibkan negara mengurangi perannya sebagai aktor dominan dalam proses pengembangan masyarakat madani yang tangguh.

2. Mereformasi sistem politik demokratis melewati pemberdayaan lembaga-lembaga demokrasi yang ada berjalan sesuai prinsip prinsip demokrasi, sikap pemerintah untuk tidak mencampuri dan mempengaruhi putusan hukum yang dibuat oleh lembaga yudikatif adalah salah satu komponen penting dari pembangunan kemandirian lembaga demokrasi.

3. Penyelenggaraan pendidikan politik (pendidikan demokrasi) bagi warga negara dengan cara keseluruhan. Pendidikan politik yang dimaksud adalah pendidikan demokrasi yang dapat dilakukan dengan cara terus menerus melewati keterlibatan semua unsur masyarakat melalu prinsip pendidikan demokratis, yakni pendidikan dari, oleh dan untuk warga negara.

Itulah sedikit penjelasan dari Budaya Politik Menuju Masyarakat Madani. Diharapkan kritik dan saran yang membangun sangat kami harapkan untuk pengembangan artikel ini lebih lanjut.

Tentang Penulis: Redaksian

Mas Hafiz
Yang terpenting saat ini adalah bagaimana caranya kita menyediakan media pembelajaran untuk anak. Dan menciptakan generasi muda yang berkualitas dan mempunyai wawasan yang luas.