sarana belajar online
Coba SimulasiProgram terbaru kami simulasi online UNBK Tingkat SMA/SMK

Eksistensi Media Massa dan Ruang Publik

Web portal pendidikan – Selamat pagi sob, kali ini kita akan bahas eksistensi media massa dan ruang publik. Untuk penjelasan lebih lanjutnya dapat kalian simak dalam artikel berikut ini.

Eksistensi Media Massa dan Ruang Publik

Eksistensi media dalam dimensi ruang dan waktu terus meningkat. Seiring dengan perkembangan alat teknologi komunikasi dan informasi yang semakin canggih, dunia pers bukan lagi sekedar keinginan, melainkan sudah menjadi keharusan zaman.

Media sudah menjadi kebutuhan sehari-hari, sehingga sulit hidup tanpa media (River, Jensen dan Peterson, 2003). Kemajuan zaman terasa sangat hampa tanpa kehadiran wahana komunikasi massa sebagai dukungan dalam setiap aksi dan reaksi yang terjadi.

Setiap saat, terjadi perubahan baik dalam bentuk evolusi maupun revolusi. Dalam kondisi demikian, media berperan aktif untuk update dan share informasi. Atas kemajuan tersebut, akses informasi semakin mudah dan cepat.

Perangkatnya sangat bervariasi sehingga kita tinggal menentukan pilihan sesuai keinginan. Tentunya, banyak dampak positif yang dapat dirasakan atas kehadiran beragam bentuk media. Seiring dengan itu, dampak negatif yang ditimbulkan juga turut menyertai. Dampak yang dimaksud selalu terkait dengan ranah agama, sosial, politik dan budaya.

Media memiliki peran yang sangat strategis dan mampu merekayasa informasi yang biasa menjadi berita luar biasa. Di samping itu, kontennya kerap di dramatisir dan dipoles sedemikian rupa.

Jika berita yang disampaikan menggambarkan sesuatu yang baik bagi masyarakat, terkadang muncul reaksi simpati. Sebaliknya, apabila berita yang dimuat menggambarkan keburukan maka secara spontanitas muncul antipasti masyarakat. Apabila emosi tidak terkendali, sifat ofensif terhadap konten yang disampaikan biasanya sering terjadi.

Tidak sedikit yang melakukan aksi proaktif dengan tindakan anarkis. Sementara itu, perbedaan persepsi terkadang terjadi. Headline antar media selalu berbeda satu sama lain. Ini terjadi karena kepentingan yang berbeda-beda. Isi pesan didesain tergantung keinginan pengelola.

Media dalam kapasitasnya dapat mempertajam atau mempertumpul opini publik. Suatu informasi apapun dapat dijadikan isu publik atau tidaknya. Pilihannya tergantung pada tingkat keinginan dan kebutuhan pengelola. Suatu hal yang sangat krusial apabila opini privat didesain menjadi isu publik oleh kalangan elite.

Apakah Eksistensi Media Dapat Merekayasa Opini Publik ?

Opini publik mudah dibentuk sekaligus direkayasa. Menguasai pengendalian opini dan isu publik merupakan salah satu kekuatan penting saat ini, karena terdapat kekuatan besar dalam mempengaruhi pandangan dan tindakan banyak orang. (Rivers, Jensen dan Peterson, 2003: 25). Dalam kondisi tersebut , opini dan isu digiring sesuai keinginan dan permintaan klien.

Di sinilah titik terang adanya penjajahan baru terhadap ruang publik. Ruang kebebasan dikendalikan sepenuhnya oleh stockholder (pemilik modal) dan stakeholder (pemangku kepentingan).

Di Indonesia, media massa tumbuh bagaikan jamur di musim hujan. Setidaknya, selama kurun waktu 28 tahun terakhir (1988-2016) sudah ada ribuan media yang bermunculan dalam berbagai bentuk (cetak, elektronik, online).

Mulai dari nasional sampai lokal. Eksistensinya diperkuat oleh dukungan pemerintah selama era reformasi. Kebebasan untuk terlibat dalam dunia pers terbuka lebar.

Pada umumnya, regulasi tentang media merujuk pada Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Ketiga undang undang tersebut memberikan kekuatan yuridis kepada masyarakat untuk berekspresi. Tentunya selama memenuhi aturan administrasi dan aturan teknis yang diterapkan.

Dengan adanya Undang-Undang terkait kebebasan pers, penyiaran dan keterbukaan informasi memberikan jaminan kepada setiap insan selaku warga negara Indonesia untuk mendapatkan dan memperoleh informasi mengenai segala peristiwa, fenomena dan isu yang telah, sedang dan akan bergulir terutama mengenai peningkatan kesejahteraan hidup, keamanan, dan kenyamanan sebagai warga negara.

Dalam hal ini tentu saja terkait dengan isu-isu kebijakan yang telah dan akan dikeluarkan oleh pemerintah berikut bentuk pengimpementasiannya secara nyata. Selayaknya pemberian informasi secara jujur, berimbang, dan berdasarkan realita harus diberikan kepada masyarakat.

Idealnya, hal ini merupakan kewajiban dan tanggung jawab bagi para pemilik dan pengelola media. Namun, dalam kenyataannya, tak semua pemilik dan pengelola media mampu menyajikan segala informasi ke ruang publik secara berimbang, jujur, dan menganut paham kebebasan dalam berpikir.

Keberpihakan Media Dapat Mempengaruhi Publik

Berita atau informasi yang disampaikan ke ranah ruang publik seolah olah mengarahkan si pembaca untuk menyetujui atau berpihak pada argumen yang telah ditata dengan sangat baik oleh media.

Media dijadikan sebagai sarana yang paling efektif bagi para pemangku kepentingan untuk “brainwash” atau mencuci otak si pembaca sesuai dengan opini yang dibangun oleh media tersebut.

Kebebasan yang telah diatur oleh Undang-Undang seolah olah tidak mampu memberikan jaminan untuk memperoleh informasi yang berimbang, jujur dan apa adanya. Pihak-pihak yang memiliki dan mengelola media massa seolah – olah tidak mampu untuk menyajikan berita yang jujur dan berimbang kepada masyarakat.

Secara rasio sangat dimaklumi, mengingat pemilik modal akan berpikir panjang tentang profit dan keberlanjutan dari media milik mereka, jika mereka menyajikan berita atau informasi yang berlawanan arus daripada kepentingan kelompok tertentu maka dapat dipastikan keberadaan mereka akan berada diujung tanduk.

Dilain sisi, tanggung jawab mereka sebagai sarana informasi yang menjembatani antara publik dengan pemerintahan seharusnya lebih ke depankan sesuai dengan Undang-Undang yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

Sebagai ruang publik, media mestinya mengakomodasi kepentingan publik, bukan malah memindahkan kepentingan publik menjadi interprestasi media secara khusus (Mc Quail, 1994: 136).

Definisi Ruang Publik

Ruang publik sebagai ruang kebebasan masyarakat dalam berpendapat dan berekspresi merupakan pilar dari system demokrasi. Demokrasi memberi kebebasan kepada masyarakat untuk bertindak sesuai aturan yang berlaku.

Ruang publik diposisikan sebagai pilar utama dalam proses demokrasi. Melalui pemanfaatan media, masyarakat bisa mengawasi tindakan pemerintah atau swasta, begitupun sebaliknya.

Tepat diarahkan menjadi wahana check and balance dalam interaksi antara pemerintah, swasta dan masyarakat. Wilayah kebebasan mesti bebas dari dominasi, hegemoni dan intervensi kelompok tertentu.

Interaksi masyarakat mesti berada pada koridor tanpa tendensi. Kondisi yang terjadi tidak direkayasa oleh para elit pengendali kepentingan. Ruang kebebasan publik tetap bebas dari ketidakbebasan. Ketidakbebasan dalam konteks ini dipahami sebagai upaya pembatasan yang dilakukan oleh kelompok tertentu.

Media dalam terminn ruang publik jangan sampai bermata dua. Di satu sisi mengakomodasi kepentingan publik akan tetapi di sisi lain justru mengabaikan harapan publik. Dipolarisasi sebagai kawan atau lawan dari masyarakat.

Kini ruang publik seolah-olah sudah dikuasai penuh para elite kuasa (pemilik modal dan pemangku kepentingan), baik dari kalangan pemerintah maupun swasta. Masyarakat hanya bertindak layaknya penonton. Media yang ada saat ini bukan lagi ruang publik sesungguhnya yang mendorong kepentingan masyarakat melainkan lebih pada quasi ruang publik atau ruang transaksi capital.

Kesimpulan Yang Dapat Penulis Tarik Dari Hal ini

Melihat fenomena yang ada, penulis menyimpulkan bahwa publik atau masyarakat sebagai penerima informasi dari media yang didominasi oleh pemegang modal dan para elite atau kelompok tertentu harus mampu berpikir secara kritis atau critical thinking.

Berpikir kritis adalah sebuah kemampuan untuk memandang sesuatu secara objektif dengan mengabaikan perasaan suka, suku, ras, agama, dan fanatisme terhadap sesuatu atau seseorang.

Artinya adalah ketika sebuah informasi sampai ke ruang publik, maka si pembaca seharusnya tidak meng-amin­-kan dan langsung menelan mentah opini yang dibangun oleh media. Si pembaca seharusnya mampu untuk menilai secara objektif terlepas itu dari perasaan suka, suku, ras, agama dan fanatisme tersebut. Jangan sampai rasa subjektifitas kita menutup mata hati dan pikiran kita terhadap kenyataan yang ada.

Penulis Merupakan Dosen Disalah Satu Perguruan Tinggi Islam Negeri”

Terima kasih sudah membaca artikel tentang Eksistensi Media Massa Dan Ruang Publik. Kritik dan saran yang membangun sangat kami harapkan dari para pengunjung belapendidikan.com untuk artikel ini kedepannya.

Tags : Eksistensi Media Massa dan Ruang Publik, Eksistensi Media Massa, Ruang Publik, Eksistensi Media dan Pengaruhnya Ke Publik.

No Comments