Hubungan timbal balik politik hukum dan kebijakan publik
Hubungan timbal balik politik hukum dan kebijakan publik

Web portal pendidikan – Selamat siang sob, kali ini admin akan bahas hubungan timbal balik politik hukum dan kebijakan publik. Untuk mengetahui lebih lanjut hubungan terhadap keduanya, silahkan kalian simak dalam artikel berikut ini.

Hubungan Timbal Balik Politik Hukum dan Kebijakan Publik

Dua variabel dalam judul ini yaitu “Politik Hukum” dan “Kebijakan Publik”. Kedua duanya ini bersama sama terdapat dalam lingkungan kehidupan bernegara dan pemerintahan. Politik dan kebijakan, adalah dua istilah dengan pengertian yang sama.

Politik atau Politiek (bahasa belanda), policy (bahasa Inggris), siyaasah (bahasa Arab) diterjemahkan menjadi “kebijakan” (bahasa Indonesia).

Namun perlu diketahui perbedaan makna antara “kebijakan” dan “kebijaksanaan” (policy and wisdom). Kebijaksanaan adalah faktor faktor idealis yang melatarbelakangi dan mendasari lahirnya kebijakan (policy).

Dengan kata lain faktor faktor kebijaksanaan itulah yang menjadi dasar pertimbangan atau fundamental untuk menetapkan garis kebijakan.

Sebelum bicara kebijaksanaan dan kebijakan lebih dulu kita jelaskan pengertian kata kata ini satu persatu, sekaligus tentang hubungan di antara kedua kosakata itu. Sebagai rujukan, admin mengutip penjelasan yang diberikan oleh Balai Bahasa Medan, c.q T. Syafrina, M Hum, sebagaimana dimuat di surat kabar harian Waspada Medan (22 Agustus 2004). Penjelasan itu lengkapnya ialah sebagai berikut ini:

Kata bijak mempunyai arti akal budi, pandai, arif, tajam pikiran, dan mahir. pada kalmat ia seorang pemimpin yang bijak, berarti ia seorang pemimpin yang pandai menggunakan akal budinya.

Kata kata kebijakan berasal dari bentuk dasar bijak yang mendapat konfiks ke-an. Kata ini mengandung makna garis haluan (dalam bahasa Inggris policy).

Garis haluan, sebagai istilah, mengandung makna (1) rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan dan cara bertindak (tentang pemerintah, organisasi) dan (2) pernyataan cita cita manajemen dalam usaha mencapai sasaran.

Baca : Pengertian dan tahapan kebijakan publik

Selain kata kebijakan , terdapat pula kebijaksanaan (dalam bahasa Inggris wisdom). Kata kebijaksanaan mengandung makna (1) kepandaian menggunakan akal budi (pengalaman dan pengetahuan) dan (2) kecakapan (seseorang) bertindak apabila atau ketika sedang mengalami kesulitan.

Bagaimana Konkritnya Kedua Istilah itu Dalam Praktik ?

Misalkan sepasang suami istri sedang merancang, kemana anak anak mereka akan disekolahkan. Sebelum mengambil keputusan sebagai orang tua yang bertanggung jawab selaku umat beragama, mereka menyadari tanggung jawab kepada tuhan, dan masyarakat.

Dalam rangka pertimbangan ini, mereka terkait dengan paradigma yang bernilai kebijaksanaan (wisdom), antara lain nilai ketuhanan, kewarganegaraan, dan nilai kemasyarakatan, di samping harus mengenal secara tepat tentang bakat dan karakter seraya mendengar keinginan anaknya masing masing yang akan disalurkan ke TK, SD, SMP, SMA, Perguruan Tinggi.

Kemudian, berdasarkan kebijaksanaan itu, suami istri menetapkan kebijakan (policy) mengenai rencana pendidikan anak anak mereka dan selanjutnya menetapkan peraturan (regulasi) bagi mereka.

Meskipun politik hukum dan kebijakan publik berada di ranah atau bidang yang sama, yakni sama sama berada di bidang politik, namun posisi dan peranannya berbeda.

Baca : Politik Hukum Perburuhan

Politik hukum (legal policy, rechtspolitik) adalah kebijakan (policy) yang menetapkan sistem dan perangkat hukum yang akan diberlakukan dalam negara. Sedangkan kebijakan publik (public policy) adalah kerangka pikir dan rumus kebijakan tentang tata cara pelayanan untuk memenuhi kepentingan umum, baik mengenai kepentingan negara maupun kepentingan masyarakat.

Kedua istilah tersebut, yakni “politik hukum dan kebijakan publik”, perlu pula dibandingkan lagi dengan “hukum politik” (law on political life).

Hukum politik adalah perangkat hukum yang mengatur tata cara kehidupan bernegara secara keseluruhan, misalnya Undang undang mengatur Pemilu, Pemilukada, Pemerntahan Daerah, Kewenangan Lembaga Pemerintah di Pusat dan Daerah, UU tentang Parpol dan Ormas, dan sebagainya.

Baca : Makna Efisiensi dan Efektivitas Pemilukada

Ada tiga tataran utama (strata) yang saling terkait, kadangkala sikuensial (berurutan) dan sekaligus saling mempengaruhi (inter-dependensi fungsional), yakni:

  • Tataran kebijakan (policy making atau policy formulation)
  • Tataran pengaturan (law making atau regulation; regelen)
  • Tataran pelaksanaan (implementation, executie)

Selain butir butir kebijakan (policy) itu terjelma dan tertulis dalam bentuk peraturan hukum, misalny UUD, UU, Perpu, PP, Per.Pres, Perda, Per.Gub dan lain lain maka disitu hukum berperan dan berfungsi mengatur.

Hubungan Timbal Balik Politik Hukum dan Kebijakan Publik

Berdasarkan pernyataan seperti dimaksud diatas itulah maka dalam teori dan praktik hukum tta negara dan hukum kebijakan publik, selalu timbul pertanyaan: Kapan pula hukum berposisi super di atas politik ? Apakah posisi yang dimaksud ini dapat disebut posisi “supremasi”, sehingga menjadi istilah “supremasi politik” dan “supremasi hukum” ?

Maka jik muncul “pertanyaan”, mana yang lebih unggul di antara hukum dan politik. Jawabannya ialah; tergantung pada sikuens (urutan) proses terjadinya.

Baca : Pancasila dan Pembukaan UUD 1945

Misalnya, “terciptanya UUD”, lalu disusul GBHN/RPJPN. Kemudian GBHN/RPJPN ini pula berfungsi dan berkedudukan supremasi politik dalam pembuatan undang undang. Begitulah siklus (urutan) itu berulang ulang terjadi, baik di tingkat nasional maupun daerah.

Yang perlu dan penting supaya diperhatikan dan ditaati oleh pemerintah yang bersangkutan baik di Pusat dan Daerah ialah supaya penetapan peraturan hukum tetap konsisten berpegang pada paradigma paradigma yang dianut, baik paradigma berskala nasional maupun berskala daerah. Misalnya supaya selalu berpegang pada:

  • Paradigma filosofis, seperti “keadilan, kerakyatan, kebangsaan”
  • Paradigma yuridis, misalnya antara hukum di dalam UUD, Perda
  • Paradigma politis, seperti: Isi GBHN/RPJPD di Daerah.

Perdefinisi “paradigma” adalah parameter, atau rujukan, referensi, kriteria, acuan, yang mendasari pemikiran dan pertimbagan (considerans), dan mendasari pemikiran dan mendasari tindakan (action). Maka ada yang disebut “paradigmatic thinking (berpikir secara paradigmatik) dan paradigmatic action yakni bertindak secara paradigmatik.

Istilah “kebijakan publik” menunjukan dimensi kebijakan (policy) yang aktor atau pelakunya ialah lembaga atau pejabat  yang diberi tugas dan kewenangan dalam pemerintah untuk:

  • Mengatur, menguasai, sebagai bestuurder, pangreh, penyelenggara urusan pemerintahan.
  • Mengurus, menyelenggaraan urusan pemerintahan itu sesuai dengan “aturan hukum” yang telah ditetapkan berlaku.

Dari dua posisi dan fungsi itulah muncul istulah “pangreh” dan “pamong“, mengatur (me-reh) dan mengayomi (ngemong). Umumnya mereka selalu pamong praja, dituntut supaya bekerja dengan pendekatan socio-politis -persuasif.

Kemudian, pada urutan berikutnya, ialah penetapan aturan aturan (law making, wet geving) sesuai dengan isi dan jiwa dari kebijakan yang menjadi rujukan atau paradigma politisnya.

Monitoring dan Evaluation (Pemantauan dan Penilaian)

Pemantauan dan evaluasi kebijakan
Pemantauan dan evaluasi terhadap jalannya pelaksanaan kebijakan

Urutan berikutnya, biasanya ialah pemantauan (monitoring) dan penilaian (evaluasi) terhadap jalannya pelaksanaan kebijakan dan aturan hukum itu, yakni sejauh mana keberhasilannya (sukses) atau kegagalannya (failure).

Selanjutnya, hasil monitoring dan evaluasi itu, dipergunakan sebagai bahan masukan dalam penyusunan garis kebijakan berikutnya (next policy) dan juga untuk revisi peraturan hukum, kemudian dimonitor dan dievaluasi lagi, dan demikian putarannya hingga dapat mencpai hasil yang maksimal.

Nah, itulah penjelasan dan ulasan mengenai Hubungan timbal balik politik hukum dan kebijakan publik. Jika anda mempunyai saran dan masukan yang dapat membangun artikel ini lebih baik lagi, kalian boleh mengirimkan saran lewat kolom komentar dibawah ini.

Terima kasih, dan sampai jumpa lagi di artikel artikel bermanfaat lainnya. Saya admin belapendidikan.com pamit undur diri dulu, Wassalamualaikum Wr. Wb.

LEAVE A REPLY