Ketentuan Ketentuan Umum Dalam Hukum Kontrak

oleh -642 views
beberapa permasalahan dalam hukum dagang
beberapa permasalahan dalam hukum dagang

Jurnaliscun.com – Pada artikel kali ini saya akan membagikan sebuah artikel edukasi yang menarik dengan judul Ketentuan Ketentuan Umum Dalam Hukum Kontrak. Dalam Hukum Kontrak sendiri tentu ada ketentuan ketentuan umum yang harus kita ketahui, apa saja kah itu? Simak artikel ini dengan seksama.

Ketentuan Umum Hukum Kontrak
Ketentuan Umum Dalam Hukum Kontrak

Ketentuan Ketentuan Umum Dalam Hukum Kontrak

A. SOMASI

1. Dasar Hukum dan Pengertian Somasi

Istilah pernyataan lalai atau somasi merupakan terjemahan dari ingebrekestelling. Somasi diatur dalam Pasal 1238 KUH Perdata dan Pasal 1243 KUH Perdata. Somasi adalah teguran dari si berpiutang (kreditur) kepada si berutang (debitur) agar dapat memenuhi prestasi sesuai dengan isi perjanjian yang telah disepakati antara keduanya. Somasi timbul disebabkan debitur tidak memenuhi prestasinya, sesuai dengan yang diperjanjikan. Ada tiga cara terjadinya somasi itu, yaitu

  • debitur melaksanakan prestasi yang keliru, misalnya kreditur menerima sekeranjang jambu seharusnya sekeranjang apel.
  • debitur tidak memenuhi prestasi pada hari yang telah dijanjikan. Tidak memenuhi prestasi dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu kelambatan melaksanakan prestasi dan sama sekali tidak memberikan prestasi. Penyebab tidak melaksanakan prestasi sama sekali karena prestasi tidak mungkin dilaksanakan atau karena debitur terang terangan menolak memberikan prestasi.
  • Prestasi yang dilaksanakan oleh debitur tidak lagi berguna bagi kreditur setelah lewat waktu yang diperjanjikan.
Ajaran tentang somasi ini sebagai instrumen hukum guna mendorong debitur untuk memenuhi prestasinya. Bila prestasi sudah tentu tidak dilaksanakan, maka sudah tentu tidak dapat diharapkan prestasi. Momentum adanya somasi ini apabila prestasi tidak dilakukan pada waktu yang telah diperjanjikan antara kreditur dengan debitur.
2. Bentuk dan Isi Somasi
 
Dari telaahan berbagai ketentuan tentang somasi, tampaklah bahwa bentuk somasi yang harus disampaikan kreditur kepada debitur adalah dalam bentuk surat perintah atau sebuah akta yang sejenis.
Yang berwenang mengeluarkan surat perintah itu adalah kreditur atau pejabat yang berwenang untuk ini. Pejabat yang berwenang adalah juru sita, Badan Urusan Piutang Negara, dan lain lain. Surat teguran harus dilakukan paling sedikit tiga kali, dengan mempertimbangkan jarak tempat kedudukan kreditur dengan tempat tinggal debitur. Tenggang waktu yang ideal untuk menyampaikan teguran antara peringatan I,II,III adalah tiga puluh hari. Maka waktu yang diperlukan untuk itu selama tiga bulan atau sembilan puluh hari. Dengan contoh BUPN mengirimkan surat teguran kepada debitur supaya menghadap ke kantor BUPN dengan tujuan untuk melunasi utang utang yang tidak dibayarnya kepada bank.
Isi atau hal hal yang harus dimuat dalam surat Somasi, yaitu
1. Apa yang dituntut (pembayaran pokok kredit dan bungany);
2. dasar tuntutan (perjanjian kredit yang dibuat amtara kreditu dan debitur), dan
3. tanggal paling lambat untuk melakukan pembayaran angsuran sesuai tanggal yang tertera di surat.
 
B. WANPRESTASI
 
1. Pengertian Wanprestasi
 
Wanprestasi mempunyai hubungan yang sangat erat dengan somasi. Wanprestasi adalah tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana yang ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara kreditur dengan debitur. Dalam restatement of the law of contracts. ( Amerika Serikat ), wanprestasi atau breach of contracts dibedakan menjadi dua macam, yaitu total breachts dan partial breacths. Total breachts adalah pelaksanaan kontrak tidak mungkin dilaksanakan, sedangkan partial breachts artinya pelaksanaan perjanjian masih mungkin untuk dilaksanakan. Seorang debitur baru dikatakan wanprestasi apabila ia telah diberikan somasi oleh kreditur atau juru sita. Somasi itu minimal telah dilakukan sebanyak tiga kali oleh kreditur atau juru sita. Apabila somasi itu tidak diindahkannya, maka kreditur berhak membawa persoalan itu ke pengadilan. Dan pengadilan yang akan memutuskan, apakah debitur wanprestasi atau tidak.
2. Akibat Adanya Wanprestasi
 
Ada empat akibat adanya wanprestasi, yaitu sebagai berikut.
  • Perikatan tetap ada.
    Kreditur masih dapat menuntut kepada debitur pelaksanaan prestasi, apabila ia terlambat memenuhi prestasi. Di samping itu, kreditur berhak menuntut ganti rugi akibat keterlambatan melaksanakan prestasinya. Hal ini disebabkan kreditur akan mendapat keuntungan apabila debitur melaksanakan prestasi tepat pada waktunya.
  • Debitur harus membayar ganti rugi kepada kreditur (Pasal 1243 KUH Perdata).
  • Beban resiko beralih untuk kerugian debitur, jika halangan itu timbul setelah debitur wanprestasi, kecuali bila ada kesengajaan atau kesalahan besar pada pihak debitur. Oleh karena itu debitur tidak dibenarkan untuk berpegang pada keadaan memaksa.
  • Jika perikatan lahir dari perjanjian timbal balik, kreditur dapat membebaskan diri dari kewajibannya memberikan kontra prestasi dengan menggunakan Pasal 1266 KUH Perdata.
3. Tuntutan Atas Dasar Wanprestasi
 
a. Kreditur dapat meminta pemenuhan prestasi saja dari debitur.
b. Kreditur dapat menuntut prestasi disertai ganti rugi kepada debitur
c. Kreditur dapat menuntut dan meminta ganti rugi, hanya mungkin kerugian karena keterlambatan.
d. Kreditur dapat menuntut pembatalan perjanjian.
 
C. GANTI RUGI
 
Ada dua sebab timbulnya ganti rugi, yaitu ganti rugi karena wanprestasi dan perbuatan melawan hukum. Ganti rugi karena wanprestasi diatur dalam Buku III KUH Perdata, yang dimulai pada Pasal 124 KUH Perdata s/d Pasal 1242 KUH Perdata. Sedangkan ganti rugi karena perbuatan melawan hukum adalah suatu bentuk ganti rugi yang dibebankan kepada orang yang telah menimbulkan kesalahan kepada pihak yang dirugikannya. Ganti rugi itu timbul karena adanya kesalahan, bukan karena adanya perjanjian.
Ganti kerugian yang dapat dituntut oleh kreditur kepada debitur adalah sebagai berikut,
1. Kerugian yang telah dideritanya, yaitu berupa penggantian biaya biaya dan kerugian.
2. Keuntungan yang sedianya diperoleh, ini ditujukan kepada bunga bunga.
Di dalam Pasal 1249 KUH Perdata ditentukan bahwa penggantian kerugian yang disebabkan wanprestasi hanya ditentukan dalam bentuk uang. Namun, dalam perkembangannya menurut para ahli dan yurisprudensi bahwa kerugian dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu ganti rugi materil, dan ganti rugi inmateril. Kerugian materil adalah suatu kerugian yang diderita kreditur dalam bentuk uang/kekayaan/benda. Sedangkan kerugian inmateril adalah suatu kerugian yang diderita oleh kreditur yang tidak bernilai uang, seperti rasa sakit, mukanya pucat, dan lain lain.
D. KEADAAN MEMAKSA
 
1. Dasar Hukum dan Pengertian Keadaan Memaksa
 
Ketentuan tentang overmacht dapat dilihat dan dibaca dalam Pasal 1244 KUH Perdata dan Pasal 1245 KUH Perdata. Pasal 1244 KUH Perdata berbunyi: “Debitur harus dihukum untuk mengganti biaya, kerugian dan bunga, bila tidak dapat membuktikan bahwa tidak dilaksanakannya perikatan itu atau tidak tepatnya waktu dalam melaksanakan perikatan itu disebabkan oleh suatu hal yang tidak terduga, yang tidak dapat dipertanggung jawabkan kepadanya, walaupun tidak ada iktikad buruk padanya.
Ada tiga hal yang menyebabkan debitur tidak melakukan penggantian biaya, kerugian dan bunga, yaitu.
1. adanya suatu hal yang tak terduga sebelumnya
2. terjadinya secara kebetulan
3. keadaan memaksa.
Yang diartikan keadaan memaksa adalah suatu keadaan dimana debitur tidak dapat melakukan prestasinya kepada debitur, yang disebabkan adanya kejadian yang berada di luar kekuasaanya. Misalnya karena adanya gempa bumi, banjir dan lain lain.
2. Macam Keadaan Memaksa
 
Keadaan memaksa dapat dibagi menjadi dua macam, yaitu
1. Keadaan memaksa absolut
2. keadaan memaksa yang relatif.
Keadaan memaksa absolut adalah suatu keadaan di mana debitur sama sekali tidak dapat memenuhi perutangannya kepada kreditur, oleh karena adanya gempa bumi, banjir bandang, dan adanya lahar. Contohnya si A ingin membayar utangnya pada si B. Namun tiba tiba pada saat si A ingin melakukan pembayaran utang, terjadi gempa bumi. Maka A sama sekali tidak dapat membayar utangnya pada B.
E. RISIKO
 
Dalam teori hukum dikenal suatu ajaran yang disebut dengan resicoleer. Resicoleer adalah suatu ajaran, yaitu seseorang berkewajiban untuk memikul kerugian, jika ada suatu kejadian di luar kesalahan salah satu pihak yang menimpa benda yang menjadi objek perjanjian. Ajaran ini timbul apabila terdapat keadaan memaksa. Ajaran ini dapat diterapkan pada perjanjian, dimana salah satu pihak aktif melakukan prestasim sedangkan pihak lainnya pasif.
Perjanjian timbal balik adalah suatu perjanjian yang kedua belah pihak diwajibkan untuk melakukan prestasi, sesuai dengan kesepakatan yang dibuat antara keduannya. Yang termasuk dalam perjanjian timbal balik yaitu jual bei, sewa menyewa, tukar menukar dan lain lain.
Di dalam perjanjian tukar menukar, risiko tentang musnahnya barang di luar kesalahan pemilik, persetujuan dianggap gugur, dan pihak yang telah memenuhi persetujuan dapat menuntut pengembalian barang yang ia telah berikan dalam tukar menukar.
Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa dalam perjanjian jual beli risiko atas musnahnya barang menjadi tanggung jawab pembeli, sedangkan dalam perjanjian tukar menukar, perjanjian menjadi gugur.
Itulah ulasan artikel Ketentuan Ketentuan Umum Dalam Hukum Kontrak yang saya buat. Terima kasih sudah membaca artikel kami yang berjudul Ketentuan Ketentuan Umum Dalam Hukum Kontrak.

Tentang Penulis: Redaksian

Mas Hafiz
Yang terpenting saat ini adalah bagaimana caranya kita menyediakan media pembelajaran untuk anak. Dan menciptakan generasi muda yang berkualitas dan mempunyai wawasan yang luas.