Masalah dan Prospek Otonomi Daerah

oleh
Masalah dan prospek otonomi daerah
Masalah dan prospek otonomi daerah

Web portal pendidikan – Selamat pagi, berlanjut dari artikel sebelumnya otonomi daerah. Kali ini kita akan bahas masalah dan prospek otonomi daerah. Untuk penjelasan selengkapnya dapat kita simak dalam ulasan berikut ini.

Masalah dan Prospek Otonomi Daerah

Masalah dan prospek otonomi daerah Tingkat II yang diungkapkan oleh Marzuki Nyaman, Mantan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Departemen Dalam Negeri dan M. Ryaas Rashid, Dosen Institut Pemerintah (IIP) Jakarta, perlu mendapat perhatian kita antara lain :

A. Peraturan Pemerintah Tingkat I

Pelaksanaan Otonomi di Daerah Tingkat II selama ini umumnya dinilai mempunyai kelemahan terutama sumber keuangan yang terbatas. Kendala lainnya adalah kurangnya prakarsa kebijakan dari Pemerintah atasan untuk menambah jumlah urusan dan kewenangan Daerah Tingkat II dalam mengolah sumber pendapatan yang lebih besar.

Keadaan tersebut kemudian menimbulkan suasana hubungan kewenangan yang kurang proporsional antara Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II. Ketergantungan Daerah TIngkat II Kepada Daerah Tingkat I sebagai akibat pola penyerahan urusan yang dilakukan secara bertingkat, juga semakin nyata.

Dalam prakteknya dilapangan memang memperkuat kesan seolah olah Daerah Tingkat I membawahi Daerah Tingkat II seyogyanya tidak demikian halnya.

Dalam Undang Undang No. 5 Tahun 1974 menegaskan tidak adanya hubungan hirarkis antara Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II, akan tetapi hal ini tidak diikuti secara konsisten.

Dalam penyerahan urusan dan pemberian subsidi, Pemerintah Daerah Tingkat I tetap dipandang sebagai “atasan” oleh Pemerintah Daerah Tingkat II. Penyerahan urusan pada tahap pertama dilakukan oleh Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah Tingkat I (penyerahan RAPBD).

Namun pola penyerahan bertingkat itu telah memperlambat proses perwujudan Titik Berat Otonomi pada Daerah Tingkat II, karena sebagian besar kewenangan otonomi masih saja berada pada Daerah Tingkat I.

Situasi yang digambarkan di atas sama sekali tidak menguntungkan bagi upaya meningkatkan pelayanan masyarakat dalam memperlancar gerak pembangunan yang lebih baru, seperti lebih mampu menampung partisipasi masyarakat. Hal semacam itu pada dasarnya tidak sejalan dengan pasal 11 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1974 itu sendiri.

Apabila kita menyadari hakikat kita adalah Bhinneka Tunggal Ika dan merupakan warna dari Negara Kesatuan yang didasarkan Pancasila, khususnya sila ke empat, hal itu tergantung dengan itikad dan kemampuan baik saja, tidak dilandasi oleh “like” or “dislike” atau “to be” or “not to be”.

B. Masalah dan Prospek Otonomi Daerah : Kemampuan Keuangan

Secara umum kemampuan keuangan dipandang sebagai tolok ukur (kriteria) kemampuan suatu Daerah menyelenggarakan tugas tugas otonominya.

Penelitian yang dilakukan atas kerja sama antara Badan Litbang Departemen Dalam Negeri dan Universitas Gadjah Mada (1991) yang menggunakan lima pokok variabel untuk mengukur kemampuan penyelenggaraan otonomi pada Daerah Tingkat II yakni:

  1. Kemampuan keuangan
  2. kemampuan aparatur (kualitas)
  3. kemampuan keuangan (PDRB)
  4. kondisi demografi dan
  5. partisipasi masyarakat

Dari laporan hasil penelitian ternyata bahwa lima variabel tersebut membuktikan yang paling menonjol adalah kemampuan keuangan yang sangat tajam variasinya antara satu Daerah Tingkat II dengan yang lain.

Tentu saja masih dapat dipertanyakan, apakah rendahnya kemampuan keuangan Daerah TIngkat II itu disebabkan dirinya sendiri atau oleh sesuatu diluar dirinya.

Kenyataannya bahwa sumber sumber pendapatan yang potensial dan besar yang digali oleh sesuatu Daerah Tingkat II dan di luar wewenangnya dari Daerah Tingkat II yang bersangkutan. Merupakan salah satu alasan rendahnya tingkat kemampuan keuangan itu.

Oleh karenanya dengan penetapan Peraturan Pemerintah, peletakan titik berat otonomi daerah pada Daerah Tingkat II yang membawa kesejukan. Akan tetapi dalam pada itu tidaklah semata mata berarti penyerahan kewenangan urusan yang lebih banyak kepada Daerah Tingkat II.

Dalam pada itu terbetik pula berita bahwa untuk peningkatan perekonomian nasional, Pemerintah Pusat dapat menarik pajak dan retribusi daerah kepada Pemerintah Daerah, tanpa ada komposisi.

Pengelolaan dan pemungutan lebih besar daripada hasilnya. Ini terrlalu “di dramatisir” kalau keadaan seperti ini, sangat “ironis” dan “tragis” bagi Daerah Tingkat II yang bersangkutan

Mudah mudahan sekiranya memang itu menjadi kenyataan ada alternatif alternatif kebijaksanaan, sehingga daerah pun dapat membangun dengan sumber sumber yang ada dan tersedia.

C. Masalah dan Prospek Otonomi Daerah : Peranan Gubernur

Dalam jangka panjang setelah peletakan titik berat otonomi pada Daerah Tingkat II berjalan lancar, maka evaluasi terhadap kemampuan nyata tiap Daerah Tingkat II dalam mengemban hak dan kewajiban otonominya, akan lebih mudah dilakukan. Dari evaluasi itu akan diperoleh lebih banyak masukan untuk perumusan kebijaksanaan otonomi daerah lebih lanjut.

Bukan tidak mungkin bahwa pada suatu ketika pemerintah akan tiba pada kesimpulan bahwa justru hanya pada Daerah Tingkat II yang ada itulah, seyogyanya diletakan seluruh kewenangan otonomi daerah.

Kalau ini terjadi maka gagasan untuk penghapusan Daerah Otonomi Tingkat I menjadi sesuatu yang mendekati kenyataan. Otonomi pada Daerah Tingkat II merupakan tahap evaluasi untuk penataan kembali daerah otonomi yang akan bertumpu pada sistem yang tidak bertingkat. Artinya, akan ada peluang bagi pembangunan Daerah Tingkat II menjadi Daerah Otonomi yang baru.

Alternatif kebijaksanaan yang seperti ini bukan saja layak secara politis dan administratif, tetapi juga layak secara konstitusional karena pasal 18 Undang Undang Dasar 1945 beserta penjelasan tidaklah menggariskan secara pasti jumlah tingkatan daerah otonomi dalam sistem Pemerintahan Daerah di Indonesia.

Kalau kemungkinan terakhir yang berlaku, maka tingkat itu, peranan Gubernur/Pemerintah Propinsi sebagai Wakil Pemerintah Pusat harus lebih ditampilkan.

Kewenangan Gubernur dalam mengambil keputusan yang sifatnya strategis, akan perlu diperluas dan diperbesar, sehingga tidak semua persoalan harus mengalir ke Pusat, karena sebagian besar sudah dapat diputuskan pada tingkat Propinsi.

Pada saat yang sama, dengan berkurangnya urusan otonomi pada Daerah Tingkat I. Organisasi Pemerintah Wilayah Propinsi perlu disesuaikan. Misalnya, urusan urusan pemerintah pusat yang selama ini dilembagakan pelaksanaannya melalui kantor kantor Wilayah Departemen dapat diintegrasikan ke dalam struktur kantor Gubernur.

Sehingga kebijakan yang baru tentang Peletakan Titik Berat Otonomi pada Daerah Tingkat II, efisiensi penyelenggaraan pemerintah Wilayah Propinsi dan pematangan persiapan menuju Otonomi Daerah satu tingkat akan lebih lancar.

Itulah penjelasan dari masalah dan prospek otonomi daerah. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan.

Tentang Penulis: Redaksian

Mas Hafiz
Yang terpenting saat ini adalah bagaimana caranya kita menyediakan media pembelajaran untuk anak. Dan menciptakan generasi muda yang berkualitas dan mempunyai wawasan yang luas.