Opini : Etika Menyelamatkan Pemilu

Etika menyelamatkan Pemilu

Web portal pendidikan – Opini kali ini di tulis oleh Pahmi. Sy, S.Ag, M.Si, Penulis adalah Anggota KPU Provinsi Jambi 2008-2018. Opini yang dibuat kali ini adalah Etika Menyelamatkan Pemilu. Untuk lebih lengkapnya dapat kita simak dalam artikel berikut ini

Etika Menyelamatkan Pemilu ?

“NOT only rule of law, but also rule of ethics” suatu pernyataan yang menegaskan bahwa betapa pentingnya etika dalam proses penyelenggaraan negara yang berada di bawah payung hukum.

Banyak negara demokrasi dan negara yang mendaulatkan hukum sebagai pijakan dasar dalam pengelolaan negara. Namun dalam prakteknya hukum yang diterapkan dan bahkan ditegakkan jauh dari nilai-nilai dan prinsip demokrasi yang sesungguhnya.

Hukum sebagai panglima dalam mengelola negara dan pengaturan kepentingan umum terkesan hanya menjadi jargon dan alat untuk melegitimasi kepentingan penguasa.

Menghidupkan Etika

Penegakan prinsip-prinsip demokrasi tidak cukup dengan penegakan hukum saja. Tapi juga harus diikuti dengan penegakan etika berdemokrasi. Jika menurut hukum suatu persoalan sudah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Namun menurut etika masih belum menyentuh kepentingan umum dan hak-hak dasar manusia.

Dalam sebuah pemilihan misalnya, hukum mengatur bagaimana setiap orang yang berhak untuk memilih harus terdaftar dalam daftar pemilih. Akibat dari suatu kelalaian dan mobilitas pemilih yang cukup tinggi masih ada saja orang yang luput dari catatan petugas atau penyelenggara pemilihan.

Secara hukum orang tersebut tidak bisa menggunakan hak pilihnya, tapi secara etika itu adalah hak-hak konstitusional dan hak-hak politik warga negara yang harus diselamatkan dan diberi ruang untuk digunakannya.

Undang-undang sebagai produk dari hukum memberikan kewenangan kepada penyelenggara pemilu untuk menyelenggarakan pemilihan yang jujur, adil dan tidak menjadi alat kepentingan para kandididat yang sedang bertarung.

Sehingga dia harus menempatkan diri pada posisi netral dan independen. Meskipun demikian dalam kenyataannya tidak sedikit pula para penyelenggara terjebak pada permainan kepentingan para petarung.

Godaan dan tekanan terkadang membuat penyelenggara serba sulit dalam menjalankan tugas-tugas demokrasi dan kepemiluan.

Tugas-tugas dan kewenangan dalam merumuskan semua proses perencanaan dan pelaksanaan pemilihan kepala daerah dikelola sepenuhnya oleh penyelenggara pemilihan. Komisi Pemilihan Umum,

Komisi Pemilihan Umum provinsi dan Komisi Pemilihan Umum kabupaten/kota menyusun jadwal dan tahapan serta menjalankan semua tahapan dan program tersebut secara konsisten berdasarkan peraturan perundang-undangan. Tahapan dan program disusun mulai dari perencanaan sampai ke pelantikan kepala daerah.

Setiap tahapan memiliki problematika masing-masing. Bahkan ada beberapa tahapan yang sangat krusial dan memiliki arti penting dalam proses pemilihan. Paling tidak ada empat tahapan yang krusial tersebut. Antara lain

  • tahapan pemutahiran data pemilih,
  • pencalonan,
  • kampanye,
  • pemungutan dan penghitungan suara.

Persoalan-persoalan yang muncul dalam tahapan pemilihan umum, tidak hanya berimbas pada persoalan hukum semata. Tapi juga membawa implikasi kepada etika penyelenggara pemilu.

Sudah hampir ribuan kasus yang telah disidangkan di Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, sehingga tidak sedikit Penyelenggara Pemilu yang mendapat peringatan dan bahkan diberhentikan sebagai akibat melanggar kode etik Penyelenggara Pemilu.

Perhelatan pemilihan serentak tahun 2015, 2017, dan 2018 pemilihan umum serentak legislatif dan presiden merupakan hal baru dan diatur dengan peraturan perundang-undangan yang baru.

Sehingga sosialisasi, pemahaman dan adaptasi terhadap hal yang serba baru tersebut butuh waktu dan penyesuaian agar penyelenggaraan pemilu betul-betul bekerja dalam koridor dan tertib hukum.

Serta bekerja sesuai dengan spirit etika penyelenggara pemilu. Dengan demikian kesigapan dan kesiapan penyelenggara pemilihan untuk mewujudkan pemilihan serentak yang berkualitas dan berintegritas dapat terlaksana dengan baik.

Etika Penyelenggara Pemilu

Franz Magnis Suseno mengatakan, etika mempertanyakan tanggung jawab dan kewajiban manusia baik sebagai mahluk individu maupun sebagai mahluk sosial. Etika individual mempertanyakan kewajiban manusia sebagai individu, terutama terhadap dirinya sendiri, melalui suara hati.

Etika sosial jauh lebih luas, ia menyangkut hampir seluruh sendi kehidupan, norma-norma moral yang seharusnya menentukan sikap dan tindakan antar manusia (Franz, 1994:13)

Etika atau ethics merupakan satu cabang filsafat yang memperbincangkan tentang perilaku benar (right) dan baik (good) dalam hidup manusia. Filsafat etik tidak nya menaruh perhatian pada soal benar dan salah seperti dalam filsafat hukum.

Tapi lebih dari itu bukan kehidupan yang selalu benar dan tidak pernah salah. Namun dalam praktek keduanya menyangkut substansi yang menjadi pokok esensi persoalan etika, yaitu benar dan salah, baik dan buruknya perilaku manusia dalam kehidupan bersama (Jimly, 2014:42).

Adalah etika penyelenggara negara berusaha untuk menemukan dan merumuskan prinsip-prinsip dan norma aturan (principles and rules) tentang nilai-nilai yang diidealkan dalam kehidupan bersama (Jimly, 2014:117).

Nilai-nilai yang diidealkan menjadi rujukan dan pedoman bagi pengelolaan negara, seperti nilai-nilai keadilan, keterbukaan, persamaan, dan hak-hak dasar kemanusiaan. Dengan nilai inilah penyelenggara negara dapat membedakan mana yang benar dan mana yang salah, begitu juga mana yang baik dan mana yang buruk.

Hal yang sama juga berlaku bagi penyelenggara pemilu, mereka dituntut untuk menjalan proses pemilu dengan berintegritas, profesional dan independen sesuai dengan amanah dari UUD 1945, pasal 22E yang menegaskan bahwa Penyelenggara Pemilu bersifat nasional, tetap dan mandiri.

Baca : Opini : Membaca Peluang Calon Perseorangan

Di samping diatur dalam undang-undang no. 15 tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu, yang memuat prinsip-prinsip dasar dan tugas pokok Penyelenggara Pemilu, mereka juga diatur dalam kode etik.

Kode etik Penyelenggara Pemilu diatur dalam Peraturan bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum nomor 1, 11, 13 tahun 2012.

Yang paling baru, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) telah menerbitkan Peraturan DKPP No. 2 Tahun 2017 tentang Kode etik dan pedoman perilaku penyelenggara Pemilu sebagai tindak lanjut dari UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Kode etik ini tentu berlandaskan pada Pancasila, UUD 1945, Ketetapan MPR dan Undang-undang, sumpah/janji jabatan sebagai penyelenggara pemilu dan asas Penyelenggara Pemilu. Pendasaran ini menjadi sumber utama dalam menegakkan etika penyelenggara pemilu.

Selain itu Kode etik bertujuan untuk menjaga kemandirian, integritas, kredebitas anggota KPU, anggota KPU provinsi atau KIP Aceh, Anggota KPU Kabupaten/kota, KIP Kabupaten/Kota, PPK, PPS, KPPS, PPSLN dan KPPSLN, serta anggota Bawaslu, anggota Bawaslu Provinsi, anggota Panwaslu Kabupaten/Kota, anggota Panwaslu Kecamatan, anggota Pangawas Pemilu Lapangan dan anggota Pengawas Pemilu Luar Negeri.

Dalam Peraturan DKPP No. 2 Tahun 2017, Kode Etik Penyelenggara Pemilu dimaknai sebagai suatu kesatuan asas moral, etika, dan filosofi yang menjadi pedoman perilaku bagi Penyelenggara Pemilu berupa kewajiban atau larangan, tindakan dan/atau ucapan yang patut atau tidak patut dilakukan oleh Penyelenggara Pemilu.

Dimana, setiap penyelenggara Pemilu wajib bekerja, bertindak, menjalankan tugas, wewenang dan kewajiban sebagai penyelenggara Pemilu dengan berdasarkan Kode Etik dan pedoman perilaku Penyelenggara Pemilu, serta sumpah/janji jabatan.

Pengaturan kode etik penyelenggaran Pemilu juga bertujuan menjaga integritas, kehormatan, kemandirian,dan kredibilitas anggota KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, KPPS, PPLN, KPPSLN serta anggota Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, Panwaslu LN, dan Pengawas TPS.

Menurut sifatnya, pelaksanaan kode etik bersifat mengikat serta wajib dipatuhi oleh anggota KPU, anggota KPU Provinsi atau KIP Aceh, anggota KPU Kabupaten/Kota atau KIP Kabupaten/Kota, PPK, PPS, KPPS, PPLN, dan KPPSLN serta Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Pengawas Pemilu Kelurahan/Desa, Pengawas Pemilu Luar Negeri, dan Pengawas TPS serta jajaran sekretariat KPU dan Bawaslu. Khusus untuk jajaran sekretariat yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Aparatur Sipil Negara.

Kemudian, untuk menjaga integritas dan profesionalitas, Penyelenggara Pemilu wajib menerapkan prinsip Penyelenggara Pemilu. Integritas Penyelenggara Pemilu sebagaimana dimaksud pada berpedoman pada prinsip, jujur, mandiri, adil, akuntabel.

Jujur maknanya dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu didasari niat untuk semata-mata terselenggaranya Pemilu sesuai dengan ketentuan yang berlaku tanpa adanya kepentingan pribadi, kelompok, atau golongan.

Mandiri maknanya dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu bebas atau menolak campur tangan dan pengaruh siapapun yang mempunyai kepentingan atas perbuatan, tindakan, keputusan dan/atau putusan yang diambil.

Adil maknanya dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu menempatkan segala sesuatu sesuai hak dan kewajibannya. Akuntabel bermakna dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab dan hasilnya dapat dipertanggung jawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sedangkan profesionalitas Penyelenggara Pemilu berpedoman pada prinsip kepastian hukum, aksesibilitas, tertib, terbuka, proporsional, profesional, efektif, efisien dan kepentingan umum.

Berkepastian hukum maknanya dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Aksesibilitas bermakna kemudahan yang disediakan Penyelenggara Pemilu bagi penyandang disabilitas guna mewujudkan kesamaan kesempatan. Tertib maknanya dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan, keteraturan, keserasian, dan keseimbangan.

Terbuka maknanya dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu memberikan akses informasi yang seluas-luasnya kepada masyarakat sesuai kaedah keterbukaan informasi publik.

Proporsional maknanya dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu menjaga keseimbangan antara kepentingan pribadi dan kepentingan umum untuk mewujudkan keadilan.

Profesional maknanya dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu memahami tugas, wewenang dan kewajiban dengan didukung keahlian atas dasar pengetahuan, keterampilan, dan wawasan luas.

Efektif bermakna dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu penyelenggaraan Pemilu dilaksanakan sesuai rencana tahapan dengan tepat waktu.

Efisien bermakna dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu memanfaatkan sumber daya, sarana, dan prasarana dalam penyelenggaraan Pemilu sesuai prosedur dan tepat sasaran dan kepentingan umum bermakna dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu mendahulukan kepentingan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, dan selektif.

Etika yang Terabaikan

Pengabaian terhadap etika acapkali terjadi dalam proses penyelenggaraan pemilu. Pengabaian ini disebabkan oleh beberapa faktor antara lain;

Pertama, rendahnya kesadaran berdemokrasi. Hal ini menjadi penyebab bagi penyelenggaraan pemilu yang terkesan asal-asalan dan sekedar memenuhi prosedur pemilu dan demokrasi.

Rendahnya kesadaran berdemokrasi membuat kerja-kerja pemilu tidak profesional dan berintegritas. Apa yang dikatakan oleh almarhum Koentjaraningrat pakar antropologi tentang mentalitas “nerabas”, tentunya akan mempengaruhi pola pikir dan pola kerja penyelenggara dalam mengurus kepemiluan, seperti tidak tertib administrasi, tidak rapi, tidak teliti, sehingga administrasi kepemiluan menjadi amburadul.

Bagi Penyelenggara pemilu yang sadar akan pentingnya berdemokrasi tentu akan memegang amanah dengan baik, seperti mengelola administrasi pemilu dengan rapi, teliti, tercatat dan terdekumentasi dengan baik. Kualitas administrasi pemilu akan sangat menentukan kualitas demokrasi.

Kedua, rendahnya pengetahun penyelenggara pemilu. Seperti kesalahan penyelenggara pemilu dalam menafsirkan suatu ketentuan hukum atau peraturan yang berlaku, sebagai akibatnya terjadi ketimpangan dalam menerapkan aturan dalam pemilu.

Pemahaman akan aturan-aturan pemilu yang cepat dan tepat menjadi keharusan bagi penyelenggara pemilu. Sebab aturanlah yang menjadi pedoman semua pihak, baik bagi penyelenggara pemilu, peserta pemilu, pemilih, pihak keamanan dan pemerintah serta pemangku kepentingan lainnya.

Keharusan untuk belajar secara terus menerus bagi penyelenggara pemilu adalah upaya untuk menutupi kelemahan-kelemahan dalam pengetahuan terhadap aturan-aturan yang mengkonstruksi sebuah kepemiluan dan pembacaan terhadap realitas yang terjadi dilapangan.

Ketiga, integritas yang lemah. Seorang penyelenggara pemilu harus memiliki integritas yang kuat dan baik. Karena hampir semua proses pemilihan umum adalah pertarungan antar peserta pemilihan atau kandidat.

Pertarungan itu tentu membawa konsekuensi bagi penyelenggara pemilihan. Sebab merekalah yang menjadi wasit dan mengelola semua proses pemilihan yang tentu selalu bersentuhan dengan kepentingan para peserta pemilihan atau kandidat.

Kebanyakan dari watak petarung adalah ingin menang, baik dengan cara yang prosedural maupun dengan menghalalkan segala cara. Bujukan dan godaan terhadap penyelenggara pemilu tentu muncul setiap saat, oleh karena itu integritas yang kuat harus dimiliki oleh penyenggara pemilu.

Pengabaian terhadap etika menyentuh semua lapisan penyenggara pemilu mulai dari kelompok yang paling bawah KPPS (kelompok Penyenggara Pemungutan Suara) di tingkat TPS (Tempat Pemungutan Suara) sampai ketingkat pusat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia yang merangcang dan menetapkan semua tahapan pemilu.

Terutama KPU RI yang merancang dan memutuskan Peraturan-Peraturan yang berkaitan dengan seluruh tahapan pemilu, maupun yang berkaitan dengan kegiatan-kegitan non tahapan tetapi berkaitan dengan persoalan kepemiluan.

Pelanggaran terhadap nilai-nilai etika ini mulai dari perencanaan dan penganggaran yang dianggap tidak profesional dan proporsional. Seperti hal-hal yang wajib masuk dalam perencanaan tidak dianggarkan dan hal-hal yang tidak wajib masuk porsi anggarannya jauh lebih besar, seperti juga penganggaran yang terkesan mark-up.

Pada tahapan pemutahiran data pemilih adanya kealpaan dan/atau upaya sengaja menghilangkan hak-hak pemilih yang seharusnya mereka masuk dalam daftar Pemilih. Tetapi tidak masuk dalam daftar pemilih.

Pada proses pencalonan misalnya, adanya pengabaian terhadap hak-hak calon, yang seharusnya mereka memenuhi syarat pencalonan, tetapi karena kelalian atau juga tekanan kepentingan politik tertentu mereka mencoret pencalonan tersebut.

Begitu juga sebaliknya, penyelenggara pemilu mengesahkan calon kepala daerah yang sesungguhnya tidak memenuhi sayarat, hal disebabkan oleh tekanan politik. Tentunya pada tahapan- tahapan pemilu yang lain banyak lagi hal-hal yang merupakan pelanggaran kode etik penyenggara pemilu.

Tahapan pemungutan dan penghitungan suara adalah hari yang menentukan, KPPS, Panwas TPS, Saksi dan masyarakat setempat menjadi kunci suksesnya demokrasi. Khususnya penyelenggara pemilu KPPS, PPS, PPK yang menjadi ujung tombak KPU harus mampu menjaga netralitas, adil dan kemandirian, jangan sampai penyelenggara berpihak pada salah satu peserta pemilu.

Penyelenggara harus bekerja dengan ketentuan hukum, sebab hukum telah mengatur semua proses pemilihan, keteledoran dan/atau kesengajaan melanggar hukum akan menuai konflik.

Azas jujur, keterbukaan dan akuntabitas adalah etika yang mesti ditegakkan dalam proses pemungutan dan penghitungan suara, sebab dengan keterbukaan semua komponen agar dapat mengakses proses dan semua informasi dan data berkaitan dengan hasil pemilihan.

Dengan kejujuran dan keterbukaan disetiap tahapan dan tingkatan penyelenggara pemilu akan membawa kepercayaan semua pihak terhadap penyenggara pemilu, untuk itu hasil pemilu pun dapat diakui dan diterima peserta pemilu dan semua pihak.

Itulah sedikit opini Etika menyelamatkan pemilu, lebih dan kurang saya mohon maaf. Kritik dan saran yang membangun sangat kami harapkan yang sebesar besarnya dari pengunjung belapendidikan.com demi pembangunan pemilu kita lebih baik lagi.

Penulis : Pahmi. Sy, S.Ag, M.Si
Editor : Sony Dwi Cahyo, S.H

Tags:
About

Yang terpenting saat ini adalah bagaimana caranya kita menyediakan media pembelajaran untuk anak. Dan menciptakan generasi muda yang berkualitas dan mempunyai wawasan yang luas.