Press "Enter" to skip to content

Otonomi Daerah dan Penjelasan Lengkapnya

Web portal pendidikan – Selamat pagi, kali ini kita akan menjelaskan dan merincikan hal hal yang terkait dengan otonomi daerah. Adapun penjelasannya dapat kita lihat sebagai berikut.

Otonomi Daerah

Pada saat ini, semakin marak pembahasan tentang hari depan otonomi daerah di Indonesia oleh berbagai kalangan baik yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi maupun oleh organisasi organisasi profesi dan media massa.

Hal ini disebabkan karena otonomi daerah bukan saja menarik untuk dibicarakan akan tetapi juga seolah olah dilupakan keberadaan undang undang tentang otonomi daerah tersebut.

Dilandasi oleh undang undang Nomor 1 Tahun 1945, dan kemudian Undang Undang Nomor 22 Tahun 1948, terdapat 3 tingkatan otonomi daerah dan dalam undang undang no. 18 Tahun 1965, otonomi tingkat III berada di desa.

Undang undang Nomor 5 Tahun 1974 dapat dianggap sebagai kompromi yang mengatur pokok pokok pemerintahan di daerah yang disebutkan, antara lain tentang :

  • dekonsentrasi, pelimpahan wewenang
  • desentralisasi, penyerahan wewenang
  • medebewind, perbantuan

Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang dari Pemerintah Pusat atau Kepala Wilayah atau Kepala Instansi Vertikal tingkat atasnya kepada Pejabat pejabat di daerah.

Desentralisasi adalah penyerahan urusan pemerintahan dari Pemerintah atau Daerah tingkat atasnya kepada daerah menjadi daerah urusan rumah tangganya.

Tugas Perbantuan adalah tugas untuk turut serta dalam melaksanakan tugas urusan pemerintah yang ditugaskan kepada Pemerintah Daerah oleh Pemerintah tingkat atasnya dengan kewajiban mempertanggungjawabkan kepada yang menugaskannya.

Otonomi daerah sekarang merupakan fenomena politis yang sangat dibutuhkan dalam era globalisasi dan demokrasi apalagi jika dikaitkan dengan tantangan masa depan memasuki era perdagangan bebas yang antara lain ditandai dengan tumbuhnya berbagai kerjasama regional, perubahan pola/sistem informasi global.

Melalui otonomi diharapkan daerah akan lebih mandiri dalam menentukan seluruh kegiatannya dan Pemerintah Pusat diharapkan tidak terlalu aktif dalam mengatur daerah. Pemerintah Daerah diharapkan mampu memainkan peranannya dalam membuka peluang memajukan Daerah dengan melakukan identifikasi potensi sumber sumber pendapatannya. Dan mampu menetapkan belanja daerah secara ekonomi wajar, efisien, efektif.

Landasan Otonomi Daerah

Otonomi Daerah yang dilaksanakan dalam negara Republik Indonesia telah diatur kerangka landasannya dalam UUD 1945, antara lain :

Pasal 1 ayat (1) yang berbunyi :
“Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan yang berbentuk Republik.”

Pasal 18 yang menyatakan :

“Pembagian daerah Indonesia atas dasar daerah besar dan kecil dengan bentuk susunan pemerintahannya ditetapkan dengan undang undang dengan memandang dan mengingati dasar permusyawaratan dalam sistem pemerintahan negara dan hak hak asal usul dalam daerah daerah yang bersifat istimewa.”

Selanjutnya dalam Penjelasan Pasal 18 ditetapkan antara lain :

“Daerah Indonesia akan dibagi dalam daerah propinsi dan propinsi sendiri akan dibagi pula dalam daerah yang lebih kecil.”

Di daerah daerah yang bersifat otonom (streek and locale rechts gemeenshappen) atau bersifat daerah administrasi belaka, semuanya menurut aturan yang akan ditetapkan dengan UU”.

Dari sisi sejarah perkembangan penyelenggaraan pemerintahan di daerah dalam merealisasikan amanat Konstitusi diatas, telah dihadirkan berbagai Peraturan Perundangan yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan di daerah, antara lain :

  • Undang undang Nomor 1 Tahun 1945
  • Undang undang Nomor 22 Tahun 1948
  • Undang undang Nomor 1 Tahun 1957
  • Undang undang Nomor 18 Tahun 1965
  • Undang undang Nomor 5 Tahun 1974

Sebelum undang undang Nomor 5 Tahun 1974 dikeluarkan yang diatur seluas luasnya yang dapat mengganggu stabilitas Negara Kesatuan. Tiap tiap daerah hanyalah menekuni masalah yang dianggap penting untuk daerahnya saja, tanpa mengaitkannya dengan kepentingan nasional.

Tugas tugas desentralisasi (otonomi) dipisahkan dari tugas dekonsentrasi sehingga pelaksanaannya menjadi kabur, mana tugas pemerintah daerah dan mana tugas pemerintah Pusat.

Otonomi Daerah yang Nyata dan Bertanggung Jawab

Didasarkan atas pengalaman tersebut, maka GBHN tahun 1978 mengisyaratkan bahwa otonomi yang harus dilakukan adalah otonomi nyata, dinamis dan bertanggung jawab. Hal ini telah dituangkan dalam Undang undang Nomor 5 Tahun 1974.

Orientasi pelaksanaan otonomi daerah atas dasar Undang Undang Nomor 5 Tahun 1974 ini harus dilandaskan pada beberapa hal mendasar antara lain :

  1. Hakikat Otonomi daerah itu harus merupakan kewajiban daripada hak
  2. Pengarahan pengarahan terhadap pelaksanaan otonomi daerah yang nyata dan bertanggung jawab mencakup
    a. Harus serasi dengan pembinaan politik dan kesatuan bangsa
    b. Harus menjamin hubungan yang serasi antara Pemerintah Pusat dan Daerah
    c. Harus dapat menjamin pembangunan dan pengembangan daerah.

Pemberian otonomi kepada Daerah dilaksanakan bersama dengan dekonsentrasi. Dalam hubungan ini prinsip prinsip pemberian otonomi pada Daerah lebih dipertegaskan dengan cara yaitu :

  • Harus menunjang aspirasi perjuangan rakyat
  • Harus merupakan otonomi nyata dan bertanggung jawab
  • Asas desentralisasi dilaksanakan bersama sama dengan dekonsentrasi dengan memberi kemungkinan pula bagi pelaksanaan asas pembauran
  • Pemberian otonomi pada daerah mengutamakan aspek keserasian dengan tujuan di samping aspek pendemokrasian

Tujuan pemberian otonomi kepada daerah adalah untuk meningkatkan daya guna dan hasilguna penyelenggaraan pemerintah Daerah, terutama dalam pelaksanaan pembangunan dan pelayanan terhadap masyarakat serta untuk meningkatkan pembinaan kesatuan politik dan bangsa.

Pelaksanaan Otonomi Daerah

Pelaksanaan otonomi daerah dan hubungannya dengan pembangunan daerah
Pelaksanaan otonomi daerah dan hubungannya dengan pembangunan daerah

Disadari bahwa hakikat otonomi, pengarahan maupun prinsipnya sebagaimana diuraikan diatas, walaupun telah dituangkan dalam Undang Undang Nomor 5 Tahun 1974 belum sepenuhnya berjalan dengan lancar.

Namun dari hasil kemajuan penyelenggaraan otonomi daerah dapat diamati bahwa otonomi tersebut minimal telah diwujudkan di Dati I dan Dati II (Dati = Daerah tingkat). Yang tentu aja intensitas dan bobotnya masih terdapat perbedaan antara daerah satu dengan lainnya berdasarkan kondisi dan tingkat perkembangan masing masing daerah.

Di samping itu, apabila dikaji dari Undang Undang Nomor 5 Tahun 1974 maka pengertian otonomi bagi suatu daerah tersebut harus mampu :

  • Berinisiatif sendiri
  • Memiliki alat pelaksana sendiri yang qualified
  • Membuat pengaturan sendiri (dengan PERDA)
  • Menggali sumber sumber keuangan sendiri, menetapkan pajak, retribusi dan lain lain usaha yang sah kecuali dengan peraturan yang berlaku

Dari uraian diatas jelaslah bahwa dengan otonomi daerah dapat dipandang sebagai cara untuk mewujudkan secara nyata penyelenggaraan pemerintah yang efektif, efisien dan berwibawa guna mewujudkan pemberian pelayanan kepada masyarakat.

Dan juga meningkatkan kesejahteraan otonomi daerah yang merupakan keterikatan kuat antara daerah satu dengan daerah yang lainnya, di samping menumbuhkembangkan semangat kebersamaan dalam simpul Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Prospek Otonomi Daerah

Secara teoritis, kata kunci dalam otonomi berarti juga desentralisasi, sedangkan dalam pengertian yuridis – praktis berarti peningkatan Daerah Tingkat II. Undang undang tentang pokok pokok pemerintahan di daerah adalah Undang undang No. 5 Tahun 1974 yang telah berusia 17 tahun.

Usia bagi seseorang telah mulai dewasa, akan tetapi senyatanya apabila dikatikan dengan otonomi daerah dirasakan usia ini belum dapat mandiri sepenuhnya. Hal ini disebabkan antara lain petunjuk pelaksanaan untuk kemandirian tersebut belum ada.

Artinya undang undang nomor 5 tahun 1974 ini belum diatur petunjuk pelaksanaannya dalam Peraturan Pemerintah atau petunjuk pelaksana lainya.

Berkenaan dengan hal ini agar otonomi daerah dapat dipertanyakan sesuai dengan jiwanya maka perlu dipertanyakan sebagai jalan keluar pemecahannya. Yaitu poin poinnya dapat dikategorikan sebagai berikut.

  • Undang undang No. 5 Tahun 1974 itu perlu diganti dengan undang undang yang lebih baru.
  • Undang Undang No. 5 Tahun 1974 itu diperlukan perbaikan, perubahan, penambahan dan atau pengurangan yang disesuaikan dengan keadaan waktu (tempat).
  • Ditetapkan peraturan pelaksanaannya dengan peraturan pemerintah atau aturan lainnya.

Disadari apabila membuat undang undang baru atau perubahan undang undang yang sudah ada memakan waktu dan proses yang panjang, jalan keluar sementara mungkin segera dikeluarkan peraturan pemerintah saja.

Dan itulah penjelasan lengkap dari otonomi daerah. Jika ada kesalahan, pengurangan dan penyampaian yang tidak tepat mohon dikoreksi. Kritik dan saran yang membangun sangat kami harapkan yang sebesar besarnya dari pengguna situs belapendidikan.com