Pemilukada Menurut UU Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggaraan Pemilu

oleh
Pemilukada menurut uu nomor 22 Tahun 2007
Untuk bisa jadi kepala daerah usia yang diwajibkan harus berapa?

web portal pendidikan – Masih lanjut tentang pembahasan pemilu, kali ini saya akan menjelaskan Pemilukada Menurut UU Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggaraan Pemilu. Untuk rincian penjelasannya dapat anda lihat pada paragraf berikutnya.

Pemilukada Menurut UU Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggaraan Pemilu

Pembentukan UU Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilihan umum (pemilu) adalah sebagai penyempurnaan terhadap ketentuan peraturan perundang undangan yang mengatur penyelenggaraan pemilu. Dimaksudkan untuk lebih meningkatkan fungsi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi pemilu.

Oleh karena itu, diperlukan satu UU yang mengatur penyelenggara pemilihan umum. Hal ini dapat dibaca dari bagian konsideran “menimbang” huruf b,c.d.e dan f UU Nomor 22 Tahun 2007 yang berbunyi sebagai berikut;

  • Bahwa penyelenggaraan pemilihan umum secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil hanya dapat terwujud apabila dilaksanakan oleh penyelenggara pemilihan umum yang mempunyai integritas, profesionalitas, dan akuntabilitas.
  • Bahwa berdasarkan penyelenggaraan pemilihan umum sebelumnya, diperlukan penyempurnaan terhadap ketentuan peraturan perundang undangan yang mengatur penyelenggara pemilihan umum
  • Bahwa penyempurnaan terhadap ketentuan peraturan perundang undangan yang mengatur penyelenggara pemilihan umum dimaksudkan untuk lebih meningkatkan fungsi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi
  • Bahwa diperlukan satu undang undang yang mengatur penyelenggara pemilihan umum

UU No. 22 Tahun 2007 merupakan kompilasi dan penyempurnaan yang komprehensif dalam satu UU terhadap semua pengaturan penyelenggara pemilu, meliputi: pemilu DPR, DPD, DPRD; pemilu Presiden dan Wakil Presiden. Serta pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Inilah UU menyebut pertama kali pilkada sebagai pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. KPU di dalam UU ini disebut sebagai penyelenggara pilkada.

Hal ini merupakan terobosan penting yang diatur oleh UU Nomor 22 Tahun 2007. Diharapkan dengan ketentuan ini, pilkada dapat dilaksanakan dengan lebih baik, profesional, dan demokratis.

Mengingat dalam UU No. 32 Tahun 2004, pilkada dilaksanakan oleh KPUD dengan memutus hubungan hierarki dengan KPU. KPUD hanya bersifat fungsional bukan struktural yang hierarkis dengan KPU, sehingga KPUD berdasarkan UU No. 32 Tahun 2004 mengalami problem serius dalam legitimasi dan independensi.

Perubahan penting dalam UU ini, antara lain, meliputi pengaturan mengenai lembaga penyelenggara Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPR, Pemilu Presiden dan Kepala Daerah yang diatur dalam peraturan perundang undangan.

Pemilukada Menurut UU Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggaraan Pemilu

DI dalam UU ini diatur mengenai KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sebagai lembaga penyelenggara pemilu yang permanen. KPU didalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang undangan serta dalam hal penyelenggaraan seluruh tahapan pemilihan umum dan tugas lainnya.

Di samping itu, KPU memberikan laporan kepada DPR dan Presiden. UU ini juga mengatur pembentukan panitia pemilihan yang meliputi PPK, PPS, KPPS, dan PPLN serta KPPSLN yang merupakan penyelenggara pemilihan umum yang bersifat ad hoc.

Panitia tersebut mempunyai peranan penting dalam pelaksanaan semua tahapan penyelenggaraan pemilu dalam rangka mengawal terwujudnya pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.

Secara substantif UU Nomor 22 Tahun 2007 secara jelas dan tegas mengamanatkan independensi KPU. Hal ini tercermin dari ketentuan bahwa KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota bersifat hierarkis.

Selanjutnya, UU ini menegaskan bahwa sesuai amanat UUD 1945, KPU bersifat nasional, tetap, dan mandiri. Independensi KPU juga tercermin dalam hal dukungan sekretariat KPU sebagai supporting system yang bertanggung jawab kepada KPU.

UU Nomor 22 Tahun 2007 juga mengamanatkan pembentukan pengawas ekstern yang juga independen. Meliputi; Bawaslu di tingkat nasional yang bersifat tetap serta panwaslu Provinsi, Kab/Kota, Panwaslu Kecamatan, Pengawas Pemilu Lapangan, dan Pengawas Pemilu Luar Negeri.

Ketentuan ini sesungguhnya merevisi UU No. 32 Tahun 2004 dimana pengawas pilkada dibentuk oleh DPRD dan telah pula ditegaskan di dalam Perubahan Kedua UU No. 32 Tahun 2004.

UU Nomor 22 Tahun 2007 mengamantkan bahwa untuk menjain kualitas, integritas, dan profesionalisme anggota KPU maupun Bawaslu. Proses seleksi anggota dilaksanakan oleh sebuah tim Seleksi yang terdiri dari unsur akademisi, profesional dan masyarakat.

Proses pemilihan dilakukan secara terbuka dan memenuhi prinsip akuntabilitas publik. Sehingga diharapkan penyelenggara pemilu merupakan orang orang yang diakui kualitas, integritas, dan profesionalismenya oleh masyarakat luas.

Pemilukada Menurut UU Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggaraan Pemilu

Disamping itu, UU Nomor 22 Tahun 2007 mengamanatkan pembentukan Kode Etik dan Dewan Kehormatan baik di KPU maupun di Bawaslu untuk menjaga integritas dan profesionalitas penyelenggara pemilu.

UU Nomor 22 Tahun 2007 bukanlah perubahan atas UU Nomor 32 Tahun 2004. Namun, kedua peraturan ini memiliki substansi pengaturan yang sama, khususnya tentang penyelenggara pemilu, yaitu KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota dan Pengawas Pemilu Provinsi dan jajaran bawahannya.

Menurut penulis, terhadap permasalahan ini, harus dipahami bahwa dasar hukum penyelenggaraan pilkada tetap mengacu pada UU Nomor 32 Tahun 2004 dan turunanya. Karena ketentuan UU ini belum dicabut dan diganti. Artinya ketentuan UU Nomor 32 Tahun 2004 tetap berlaku sepanjang tidak diatur lain dalam UU Nomor 22 Tahun 2007.

Dengan kata lain, ketentuan terkait pertanggungjawaban KPU di Daerah tidak lagi mengacu kepada ketentuan UU Nomor 32 Tahun 2004, karena secara khusus telah diatur dalam UU Nomor 22 Tahun 2007.

Dalam UU 22 Tahun 2007, pemilu didefinisikan sebagai sarana pelaksana kedaulatan rakyat yang diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Dari pengertian diatas, UU Nomor 22 Tahun 2007 telah mengembalikan kewenangan KPU yang hierarkis dan independen sebagai penyelenggara pilkada. Di samping itu, UU No. 22 Tahun 2007 terminologi pilkada diubah menjadi pemilihan umum kepala daerah.

Ketentuan yang terdapat pada Bab I Pasal 1 huruf 4 UU Nomor 22 Tahun 2007 mempunyai maksud bahwa pemilu untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Dengan diberlakukannya UU Nomor 22 Tahun 2007 dan UU 12 Tahun 2008, pilkada sudah semakin jelas berada dalam rezim pengaturan pemilu.

Pengaturan pemilu anggota DPRD yang dalam hal ini sama sama merupakan bagian dari pemerintahan daerah. Dan memiliki kedudukan yang sejajar dimasukan dalam kategori pemilu.

Pemilukada Menurut UU Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggaraan Pemilu

Sehingga instrumen pemilu seharusnya diberlakukan juga bagi penyelenggara pilkada. Terlebih semangat pilkada adalah sinkronisasi dengan pemilihan kepemimpinan di tingkat nasional sehingga tidak terhadap dualisme dalam regulasi pelaksanaan pilkada langsung.

Nah itulah penjelasan dari artikel Pemilukada Menurut UU Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggaraan Pemilu. Saran dan kritikan yang membantu kami terima di kolom komentar dibawah ini.

Tentang Penulis: Redaksian

Mas Hafiz
Yang terpenting saat ini adalah bagaimana caranya kita menyediakan media pembelajaran untuk anak. Dan menciptakan generasi muda yang berkualitas dan mempunyai wawasan yang luas.