Pendekatan Perundang Undangan

593
pendekatan perundang undangan dalam pendekatan hukum
pendekatan perundang undangan dalam pendekatan hukum

web portal pendidikan – Selamat siang sob, kali ini mimin akan melanjutkan artikel yang sebelumnya. Artikel kali ini mimin akan bahas tentang Pendekatan Perundang Undangan. Sebelumnya mimin sudah bahas tentang Macam Macam Pendekatan Hukum. Nah dari hal tersebut salah satu macam macam pendekatan yaitu pendekatan perundang undangan.

Pendekatan Perundang Undangan

Penelitian dalam ruang lingkup hukum adat, penelitian hukum dalam level dogmatik hukum atau penelitian untuk keperluan praktik hukum tidak dapat melepaskan diri dari pendekatan perundang undangan. Penelitian untuk karya akademik pada level teori atau filsafat hukum dapat saja tidak menggunakan pendekatan perundang undangan karena mungkin belum ada ketentuan perundang undangan yang dijadikan referensi dalam memecahkan isu hukum yang diajukan.

Sebagai contoh di Indonesia memiliki UU Elektronik, tidak tertutup kemungkinan seseorang ingin mengangkat isu mengenai alat bukti dalam transaksi eletronik dalam penelitiannya. Sudah tentu pendekatan yang dilakukan untuk memecahkan isu tersebut bukan pendekatan perundang undangan melainkan pendekatan konseptual karena isu sentral yang diajukan tersebut dalam lingkup konseptual.

Dengan demkian tidak semua penelitia hukum pada lebel selain dogmatik dan bukan untuk keperluan praktik dan bukan untuk keperluan praktik menggunakan pendekatan perundang undangan.

Dalam metode pendekatan perundang undangan peneliti perlu memahami hierarki, dan asas asas dalam peraturan perundang undangan. Menurut Pasal 1 angka 2 UU No. 10 Tahun 2004, peraturan perundang undangan adalah peraturan tertulis yang dibentuk oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang dan mengikat secara umum.

Dari pengertian tersebut, secara singkat dapat dikatakan bahwa yang dimaksud sebagai statute berupa legislasi dan regulasi. Jika demikian, pendekatan peraturan perundang undangan adalah pendekatan dengan menggunakan legislasi dan regulasi.

Produk yang merupakan beschikking/decree yaitu suatu keputusan yang diterbitkan oleh pejabat administrasi yang bersifat konkret dan khusus, misalnya Keputusan Presiden, Keputusan Menteri, Keputusan Bupati, Keputusan suatu badan tertentu dan lain lain. Tidak dapat digunakan dalam pendekatan perundang undangan.

Pasal 7 (1) UU No. 10 Tahun 2004 menetapkan jenis dan hierarki perundang undangan Republik Indonesia. Menurut ketentuan tersebut, Jenis dan hierarki peraturan perundang undangan adalah sebagai berikut:

  • Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
  • UU/PP pengganti Undang Undang
  • Peraturan Pemerintah
  • Peraturan Presiden
  • Peraturan Daerah

Pendekatan Perundang Undangan

Akan tetapi ayat (4) dari Pasal 7 undang undang itu menyebutkan bahwa “Jenis Peraturan Perundang Undangan selain sebagaimana dimaksud ayat (1)” diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum sepanjang diperintahkannya oleh Peraturan Perundang Undangan yang lebih tinggi.

Untuk mengetahui apa yang disebut sebagai “Jenis Peraturan Perundang undangan” selain yang ditentukan oleh Pasal 7 (1) perlu dirujuk Penjelasan Pasal 7 (4) UU No. 10 Tahun 2004. Bunyi penjelasan tersebut sebagai berikut:

“Jenis peraturan perundang undangan selain dalam ketentuan ini, antara lain, peraturan yang dikeluarkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Bank Indonesia, Menteri, kepala badan, lembaga, atau komisi setingkat yang dibentuk oleh undang undang.”

 

Apabila dilihat sekilas bunyi penjelasan tersebut dan dikaitkan dengan Pasal 7 (1) UU No. 10 Tahun 2004, seakan akan kedudukan Peraturan MPR, Mahkamah Agung dan organ negara lainnya secara hierarkis berada di bawah Peraturan Daerah.

Akan tetapi apabila dicermati bunyi ketentuan Pasal 7 (4) akan terlihat bahwa peraturan yang dibuat oleh organ negara tersebut tidak lebih rendah dari Peraturan Daerah. Hal itu bergantung kepada diperintahkannya oleh peraturan perundang undangan yang mana.

Untuk memahami dasar ontologis undang undang, perlu diacu latar belakang lahirnya undang undang tertentu. Hal ini dapat diperoleh dari kementerian atau lembaga yang mengajukan rancangan undang undang tersebut. Di kementerian lembaga itu masih tersimpan Naskah Akademis termuat mengapa kementerian atau lembaga itu mengajukan RUU tersebut.

Di situ akan terungkap kebutuhan akan hadirnya undang undang tersebut. Oleh karena itulah dalam Naskah Akademis akan dimuat landasan filosofis mengapa undang undang diperlukan. Di samping itu, dalam Naskah Akademis juga biasanya diketahui adanya studi perbandingan yang dilakukan oleh mereka yang menyiapkannya.

Dengan mempelajari Naskah Akademis suatu undang undang akan diperoleh juga pemahaman mengenai undang undang negara lain tentang hal yang sama. Adanya ketentuan tersebut akan memperkaya peneliti untuk dapat menggali sumber sumber bahan penelitian lebih banyak.

Pendekatan Perundang Undangan

Di samping itu juga risalah pembahasan undang undang di DPR juga perlu ditelaah. Dari pemandangan umum, perdebatan di berbagai macam sidang sampai pemberian persetujuan akan memberikan referensi mengenai lahirnya undang undang itu.

Perlu diingat bahwa anggota DPR adalah para politisi sehingga yang disampaikan dalam bidang dan perdebatan sarat dengan bahasa dan nuansa politik. Namun demikian, kandungan materi yang disampaikan tidak mungkin tidak berisi pemikiran filosofis dan dasar ontologis yang dikemas dalam bahasa politik.

Peneliti dalam hal ini harus memilah memilah mana yang dapat dimasukkan ke dalam dasar ontologis dan filosofis dan mana yang tidak relevan untuk ditelaah karena hanya pandangan politis.

Dalam hal menelaah perdebatan dalam sidang sampai rapat parpurna persetujuan RUU menjadi Undang Undang, peneliti tidak dapat bersikap netral dan sampai kepada kesimpulan bahwa undang undang merupakan produk tawar menawar politik.

Peneliti hukum adalah seorang juris, bukan pengamat sehingga tidak pada posisi yang netral, melainkan sudah bersikap kritis terhadap yang ditelaahnya. Peneliti harus tetap berpegang kepada suatu sikap bahwa hukum bukan sekedar gejala atau fenomena sosial, melainkan suatu fenomena budaya.

Sebagai suatu fenomena budaya, hukum harus dipandang sebagai konsep budaya, yaitu suatu konsep realitas yang dikaitkan dengan nilai nilai yang justru harus ditampung oleh undang undang itu sendiri.

Undang undang harus mencerminkan gagasan yang ada dibelakangnya, yaitu keadilan. Undang undang bukan sekedar produk tawar menawar politik. Jika suatu undang undang cuma menghasilkan dan merupakan legitimasi dari tawar menawar politik, undang undang itu memang diundangkan dan sah, tetapi secara hukum sebenarnya tidak pernah ada jika tidak memuat nilai nilai keadilan.

Hal inilah yang harusnya diungkap oleh peneliti hukum sejak awal menjadi mahasiswa hukum sudah dihadapkan kepada masalah keadilan. Sejak mengawali kuliah di fakultas hukum, seorang sarjana telah diajarkan mengenai keadilan “Est autem just a justitia, sicut a matre sua, ergo prius fruit justitia quam jus“.

Pendekatan Perundang Undangan

Oleh karena itulah peneliti hukum dianjurkan untuk membuka buka kembali buku buku tentang PIH dan filsafat hukum apabila lupa. Jika tidak demikian, niscaya penelitian yang akan dilakukan akan berakhir menjadi bukan penelitian hukum.

Undang undang Indonesia terdiri dari bab bab yang setiap babnya terdiri dari pasal pasal dan setiap pasalnya terdiri dari beberapa ayat sedangkan ayatnya terdiri dari beberapa butir angka atau huruf. Suatu bab dalam undang undang berisi pengaturan mengenai hal tertentu yang dijabarkan dalam pasal pasal.

Misalnya Bab II UU No. 8 Tahun 1995 tentang pasar modal berjudul “Badan pengawas Pasar Modal”.  Semua pasal dan ayat ayat harus bersangkut paut dengan Bapepam. Dengan merujuk pada pendapat McLeod dapat dikatakan bahwa untuk melakukan interpretasi terhadap ketentuan yang termasuk ke dalam Bab II UU No. 8 Tahun 1995 harus dalam konteks Bapepam, bukan dalam konteks yang lain.

Sejalan dengan pemikiran tersebut, untuk menginterpretasikan istilah “perjanjian kawin” sebagaimana tertuang di dalam Buku LBW harus dalam konteks Hukum Orang bukan dalam konteks Hukum Perikatan yang tertuang dalam Buku III BW sehingga Pasal 1320 BW tidak berlaku untuk “perjanjian kawin” tersebut.

Itulah penjelasan dari artikel Pendekatan perundang undanganUntuk kritik dan saran yang membangun kami harapkan dari para pengunjung belapendidikan.com. Silahkan mengisi kolom dibawah dengan komentar yang berisikan nilai nilai, kritikan, dan saran yang membangun untuk artikel ini.

1 KOMENTAR

  1. nurul ema fitriani

    pendekatan disini seperti mengenal peraturan perundang undangan ya mas ?

    • bener bangett, kapan nih ada pendekatan aku dan kamu #eh

  2. retno adi wicaksono

    oh jadi didalam pendekatan perundang undangan harus memahami terlebih dahulu tentang hierarki dan peraturan perundang undangan ya mas?

  3. Maksudnya bagaimana sih pendekatan perundang undangan itu ? Apa kita harus memahami isi kandungan dalam undang undang ?

  4. haruskah kita melakukan pendekatan perundang undangan itu mas ? apa kita harus memahami inti dari isi undang undang ?