Pengertian dan subyek Hak Guna Usaha
Pengertian dan subyek Hak Guna Usaha

Web portal pendidikan – Selamat siang sob, kali ini kita akan bahas pengertian dan subyek hak guna usaha. Untuk lebih lengkapnya dapat kita simak dalam artikel yang akan saya tulis kali ini.

Pengertian dan Subyek Hak Guna Usaha

Dari tema kita diatas, saya akan menjelaskan satu persatu agar nantinya kita dapat paham dan mengerti tentang hak guna usaha ini. Point pertama yang akan saya bahas adalah pengertian hak guna usaha. yaitu sebagai berikut.

1. Pengertian

Yang dimaksud dengan “Hak Guna Usaha”, adalah Hak untuk mengusahakan tanah yang dikuasai langsung oleh Negara dalam jangka waktu 25 atau 30 tahun dan dapat diperpanjang 25 tahun. Guna perusahaan pertanian, peternakan, perikanan yang luasnya paling sedikit 5 hektare dengan ketentuan bila luasnya 25Ha atau lebih.

Negara harus menjalankan dan memakai investasi modal yang layak dan tekhnik perusahaan yang baik, dapat beralih dan dialihkan pada pihak lain serta dapat dijadikan jaminan hutang dengan dibebani Hak Tanggungan (Pasal 28 dan 33 UUPA)

Dengan demikian maka sifat sifat dari Hak Guna Usaha adalah sebagai berikut :

  • Hak atas tanah untuk mengusahakan tanah Negara untuk keperluan perusahaan pertanian, perikanan dan peternakan
  • Jangka waktu 25 atau 30 tahun dan dapat diperpanjang dengan waktu 25 tahun
  • Luas minimum 5 Hektare jika luasnya lebih dari 25 Ha, harus mempergunakan tekhnik perusahaan yang baik
  • Dapat beralih dan dialihkan
  • Dapat dijadikan jaminan kredit dengan dibebani Hak Tanggungan

2. Subyek Hak Guna

Sesuai dengan pasal 30 ayat 1 UUPA, maka yang dapat mempunyai Hak Guna Usaha, adalah sebagai berikut :

  • Warga negara Indonesia
  • Badan badan Hukum yang didirikan menurut Hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia

Dalam kaitannya dengan subyek Hak Guna Usaha yang terurai diatas, maka sesuai dengan pasal 30 ayat 2 ditentukan bahwa :

“Orang atau Badan Hukum yang mempunyai Hak Guna Usaha dan tidak lagi memenuhi syarat tersebut dalam ayat 1 Pasal 30, yaitu dalam jangka waktu satu tahun wajib melaporkan atau mengalihkan hak itu kepada pihak lain yang memenuhi syarat.”

Ketentuan ini berlaku juga terhadap pihak yang memperoleh Hak Guna Usaha, jika ia tidak memenuhi syarat.

Jika Hak Guna Usaha yang bersangkutan tidak dilepaskan atau dialihkan dalam jangka waktu tersebut, maka hak itu hapus demi hukum, dengan ketentuan bahwa Hak hak pihak lain akan diindahkan, menurut ketentuan ketentuan yang ditetapkan Peraturan Pemerintah.

Pejabat yang berwenang memberikan Hak Guna Adalah

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri, tertanggal 30 Juni 1972, Nomor 6 Tahun 1972, khusus pasal 3 dan Keputusan Presiden Republik Indonesia, No. 26 Tahun 1988, tertanggal 19 Juli 1988 tentang Badan Pertanahan Nasional.

Menentukan bahwa Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi setempat yang berwenang untuk memberi keputusan mengenai permohonan pemberian perpanjangan jangka waktu atau pembaharuan.

Izin dalam pemindahan dan menerima pelepasan Hak Guna Usaha atas Tanah Negara, apabila ia :

  • Luas tanahnya tidak melebihi 25 Ha
  • Peruntukan tanahnya bukan untuk tanaman keras
  • Perpanjangan jangka waktu tidak lebih dari 5 tahun

Sedangkan apabila luas tanah lebih dari 25 Hektare peruntukan tanahnya untuk tanaman keras dan perpanjangan jangka waktu adalah lebih dari 5 tahun. Maka pejabat yang berwenang yang dimaksudkan diatas adalah Kepala Badan Pertanahan Nasional.

Itulah penjelasan sedikit dari tema kita diatas yaitu, Pengertian dan subyek hak guna usaha, kritik dan saran yang membangun sangat kami harapkan yang sebesar besarnya dari pengunjung belapendidikan.com

BAGIKAN
Berita sebelumyaDekadensi Moral Zaman Modern
Berita berikutnya5 Bentuk Kedisiplinan Menulis
Mas Hafiz
Yang terpenting saat ini adalah bagaimana caranya kita menyediakan media pembelajaran untuk anak. Dan menciptakan generasi muda yang berkualitas dan mempunyai wawasan yang luas.

LEAVE A REPLY