Badan penyelenggara jaminan sosial
Penjelasan tentang badan penyelenggara jaminan sosial (BPJS)

Web portal pendidikan – Selamat siang sob, Dalam liburan akhir tahun seperti ini alangkah baiknya kita isi hari dengan hal yang bermanfaat. Salah satunya menulis konten. Sudah lebih dari 70% masyarakat Indonesia menggunakan layanan jaminan sosial. Tapi tahukah kamu apasih penjelasan dari badan penyelenggara jaminan sosial (BPJS) itu ? Nah di artikel ini sudah kami rangkum semua. Yuk simak ulasannya sebagai berikut.

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS)

Setelah membahas mengenai pengantar asuransi beberapa waktu yang lalu, kini saatnya akan kami bahas tentang materi pokok dalam kajian ini, yaitu Badan Penyelenggara Jaminan Sosial beserta tata cara klaim asuransinya.

Dalam pembahasan ini Badan Penyelenggara Jaminan Sosial dibagi menjadi dua, yaitu BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan. Sebelum jauh membahas tentang BPJS, maka sebelumnya akan dibahas tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional.

Sistem jaminan sosial nasional adalah program negara yang bertujuan untuk memberikan suatu kepastian perlindungan dan kesejahteraan sosial bagi setiap rakyat Indonesia sebagaimana yang diamanatkan dalam pasal 28H ayat (1), (2), dan (3) serta pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945 Negara Republik Indonesia.

Selain itu. dalam ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat No. X/MPR/2001, Presiden diberi tugas untuk membentuk suatu sistem jaminan sosial nasional dalam rangka mewujudkan perlindungan sosial bagi masyarakat yang lebih terpadu dan menyeluruh.

Sejarah perkembangan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial mengalami perjalanan yang begitu panjang. Sejumlah fraksi di DPR dan pemerintah menginginkan agar BPJS II (BPJS Ketenagakerjaan dan Kesehatan) beroperasi selambat lambatnya dilakukan tahun 2016. Sebagian menginginkan tahun 2014.

Akan tetapi kemudian disepakati bahwa BPJS II berlaku pada tahun 2015 dan BPJS I berlaku pada tahun 2014. Menteri Keuangan pada saat itu mengatakan pengelolaan dana sosial pada kedua BPJS tetap perlu memerhatikan prinsip kehati hatian.

Untuk itulah pemerintah mengusulkan agar dibuatnya katup pengaman jika terjadi krisis keuangan maupun kondisi suatu tertentu yang memberatkan kondisi keuangan negara. Dengan ditetapkannya UU No. 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Nasional, bangsa Indonesia telah memiliki sistem Jaminan Sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Untuk mewujudkan tujuan itu, sistem jaminan nasional perlunya dibentuk badan penyelenggara yang berwujud badan hukum yang didasrkan atas prinsip gotong royong, nirlaba, keterbukaan, kehati hatian, akuntabilitas, portabilitas, dan hasil pengelolaan Dana Jaminan Sosial untuk pengembangan program dan untuk sebesar besarnya kepentingan peserta.

Terbentuknya Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Berdasarkan UU No. 40 Tahun 2004

Peraturan Dewan Jaminan Sosial Nasional
Peraturan Dewan Jaminan Sosial Nasional Yang Ditetapkan Dalam Tap MPR No 1 Tahun 2017

Pembentukan Undang Undang terkait Badan Penyelenggara Jaminan Sosial ini yaitu suatu pelaksanaan dari Undang Undang No. 40 Tahun 2004 tentang sistem jaminan sosial nasional.

Undang undang Nomor 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Nasional yang mengamanatkan pembentukan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial dan transformasi kelembagaan PT ASKES (Persero), PT JAMSOSTEK (Persero), PT TASPEN (Persero) dan PT ASABRI (Persero) menjadi badan penyelenggara jaminan sosial (BPJS). Transformasi itu diikuti dengan adanya pengalihan peserta, program, aset dan liabilitas, pegawai, serta hak dan kewajiban.

Penggabungan tersebut bertujuan agar memudahkan dalam pengurusan klaim asuransi bagi peserta dan penyederhanaan birokrasi dalam lingkup lembaga ini. Dalam hal ini anggota yang dulunya sudah terdaftar dalam salah satu organisasi, secara otomatis menjadi anggota BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan.

Selain itu hal lain yang tergolong baru adalah tata cara pendaftaran dan biaya premi bulanan yang dibebankan pada BPJS Kesehatan. Untuk lebih jelasnya tentang kepesertaan akan kita bahas pada artikel yang selanjutnya.

Sebelum adanya penggabungan tersebut, terjadi Pro dan Kontra dalam tingkat pembahasan di DPR tentang keberadaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). Akan tetapi akhirnya tanggal 29 Oktober 2011 DPR sepakat dan mengesahkan menjadi undang undang.

Setelah melalui proses yang panjang mulai dari puluhan kali rapat di mana setidaknya dilakukan tak kurang dari 50 kali pertemuan di tingkat Pansus, Panja hingga proses formal lainnya.

Dengan adanya undang undang ini dibentuk dua jenis BPJS , yaitu Kesehatan dan Ketenagakerjaan. BPJS Kesehatan menyelenggarakan program jaminan kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan menyelenggarakan program jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan pensiun dan jaminan kematian.

Dengan terbentuknya BPJS tersebut jangkauan kepersertaan dan program jaminan sosial akan diperluas secara bertahap.

Berbagai Pertimbangan Yang Dikeluarkan Dalam Undang Undang No. 24 Tahun 2011

UU Badan Penyelenggara Jaminan Sosial
UU No. 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.

Undang Undang 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial dikeluarkan dengan perbagai pertimbangan yang ada. Pertimbangan tersebut adalah:

A. Bahwa program yang dibuat jaminan sosial nasional merupakan sebuah program negara yang ditujukan untuk memberikan suatu kepastian perlindungan dan kesejahteraan setiap masyarakat.

B. Bahwa untuk mewujudkan tujuan jaminan sosial nasional perlu dibentuk badan penyelenggara berbentuk badan hukum berdasarkan prinsip gotongroyong, nirlaba, keterbukaan, kehati hatian, akuntabilitas, portabilitas, kepersertaan bersifat wajib, dana amanat dan hasil pengelolaan seluruhnya dan sebesar besar kepentingan rakyat.

C. Bahwa berdasarkan pasal 5 ayat (1) dan pasal 52 Undang Undang No. 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, harus dibentuk Badan Penyelenggara Jaminan Sosial dengan undang undang yang merupakan transformasi keempat Badan Usaha Milik Negara untuk mempercepat terselenggarajanya Jaminan Sosial Nasional Bagi Seluruh Rakyat Indonesia.

Berdasarkan pertimbangan tersebut dapat dilihat bahwa konsen negara dalam menjamin kesejahteraan masyarakat sesuai yang terdapat dalam Pembukaan Undang Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 alinea keempat di mana tujuan bangsa adalah mensejahterakan kehidupan bangsa.

Selain itu negara Indonesia yang berbentuk welfare state (negara kesejahteraan) mewajibkan Indonesia untuk menjamin kesejahteraan setiap masyarakat tanpa adanya pandang bulu.

Hal tersebut berbeda dengan negara zaman dahulu yang hanya menjadi penjaga malam atau hanya menjaga ketertiban lalu lintas masyarakat. Selebihnya diserahkan kepada masyarakat sendiri untuk memenuhi kebutuhannya.

BPJS menjadi harapan bagi para masyarakat yang tidak mampu untuk menjamin pelayanan kesehatan apabila terpaksa harus dirawat di Rumah Sakit. Hal tersebut sangat membantu karena biaya kesehatan pada masa sekarang yang sangat tinggi.

Definisi BPJS sendiri menurut Undang Undang No. 24 Tahun 2011 adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan sosial. Selanjutnya yang dimaksud dengan jaminan sosial adalah salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.

Prinsip Prinsip Badan Penyelenggara Jaminan Sosial

azas, program dan prinsip jaminan sosial
azas, program dan prinsip jaminan sosial
1. Kegotongroyongan

Yang dimaksud dengan prinsip kegotong royongan merupakan suatu prinsip kebersamaan antar tiap peserta dalam menanggung beban biaya Jaminan Sosial, yang dapat diwujudkan dengan kewajiban setiap peserta membayar iuran sesuai dengan tingkat gaji, upah atau penghasilannya.

2. Nirlaba

Yang dimaksud dengan nirlaba adalah prinsip pengelolaan usaha yang mengutamakan penggunaan hasil pengembangan dana untuk memberikan manfaat sebesar besarnya bagi seluruh peserta.

3. Keterbukaan

Yang dimaksud dengan prinsip keterbukaan yaitu suatu prinsip yang mempermudah dalam mengakses informasi yang lengkap, benar dan jelas bagi seluruh peserta.

4. Kehati hatian

Yang dimaksud dengan prinsip kehati hatian adalah prinsip pengelolaan dana secara cermat, teliti, aman dan tertib.

5. Akuntabilitas

Yang dimaksud dengan prinsip akuntabilitas adalah prinsip pelaksanaan program dan pengelolaan keuangan yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.

6. Portabilitas

Yang dimaksud dengan portabilitas adalah prinsip memberikan jaminan yang berkelanjutan meskipun peserta berpindah pekerjaan atau tempat tinggal dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

7. Kepesertaan Bersifat Wajib

Yang dimaksud dengan prinsip kepesertaan bersifat wajibt adalah prinsip yang mengharuskan setiap penduduk menjadi peserta jaminan sosial, yang dapat dilaksanakan secara bertahap.

8. Dana Amanat

Yang dimaksud dengan prinsip dana amanat adalah bahwa iuran dan hasil pengembangannya merupakan dana titipan dari peserta untuk digunakan sebesar besarnya untuk kepentingan Peserta Jaminan Sosial.

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang dimaksud dalam Undang Undang Nomor 24 Tahun 2011 berbentuk badan hukum publik yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden.

Untuk tempat kedudukan BPJS sendiri terletak di Ibukota Negara Republik Indonesia, akan tetapi BPJS juga dapat mempunyai kantor perwakilan di tiap tiap Provinsi dan kantor cabang di Kabupaten/Kota.

Itulah penjelasan dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). Kritik dan saran yang membangun sangat kami harapkan dari para pengunjung. Silahkan isi komentar kamu di kolom yang sudah disediakan dibawah ini.

BAGIKAN
Berita sebelumyaCara Menambah Minat Baca
Berita berikutnyaOpini : Guru Zaman Now
Mas Hafiz
Yang terpenting saat ini adalah bagaimana caranya kita menyediakan media pembelajaran untuk anak. Dan menciptakan generasi muda yang berkualitas dan mempunyai wawasan yang luas.

LEAVE A REPLY