Politik dan Pemerintahan Desa

politik dan pemerintahan desa

web portal pendidikan – Menurut saya politik dan pemerintahan desa itu harus dilihat dari sudut pandang politiknya. Karena desa sebagai organisasi pemerintahan yang formal dalam struktur kekuasaan politik yang berada pada posisi yang paling rendah. Untuk lebih lengkap dapat kalian simak dalam artikel kali ini.

Politk dan Pemerintahan Desa

Desa dengan huruf “D” besar adalah entitas politik yang ribuan tahun berdialektika menjadi representasi komunitas masyarakat mandiri, yang di segi lain juga dilihat sebagai komunitas ekonomi serta komunitas sosiologis. Desa dalam tak sedikit faktor sudah memberi pondasi bagi karakter kebudayaaan masyarakat yang mewarisi dunia, bahkan yang paling maju sekalipun. Karena, Desa mempunyai otonomi orisinil yang tak diberikan oleh negara, namun sudah ada sepanjang sejarah perkembangan desa.

Kepala Desa mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pe­merintahan, antara lain pengaturan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kewenangan desa, pembuatan peraturan desa, pem­bentukan lembaga kemasyarakatan, pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMD), dan kerja sama antar desa, urusan pembangunan, antara lain pemberdayaan masyarakat dalam penyediaan sarana prasarana fasilitas umum desa semacamnya, jalan desa, jembatan desa, pengairan desa, pasar desa, dan  urusan kemasyarakatan, yang meliputi pemberdayaan masya­rakat melewati pembinaan sosial budaya masyarakat, bidang kesehatan, pendidikan dan budaya istiadat.

Peraturan Desa dibentuk berdasarkan pada asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik (Pasal 2 Permendagri Nomor 29 Tahun 2006), meliputi:
a. kejelasan tujuan;
b. kelembagaan alias organ pembentuk yang cocok;
c. kesesuaian antara tipe dan materi muatan;
d. bisa dilaksanakan;
e. kedayagunaan dan kehasilgunaan;
f. kejelasan rumusan, dan
g. keterbukaan.

Politik Dan Pemerintahan Desa

A. ANALISA STRUKTUR POLITIK DESA DAN KELURAHAN

Struktur politik desa dan kelurahan adalah struktur politik paling rendah dalam bangunan politik nasional. Meskipun demikian, struktur politik desa dan kelurahan mempunyai peran penting dalam bangunan struktur politik nasional. Sebab, disitulah perjalanan politik rill ada dengan segala dinamikanya. Berikut ini bakal dianalisa struktur politik desa dan kelurahan.

Struktur Politik Desa

Desa hanya dikenal di pulau Jawa. Ada berbagai penyebutan lain yang merujuk pada arti desa, yaitu dusun, kuta, gampong, dan lain lainnya. Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia (l993), desa adalah (1) sekelompok rumah di luar kota yang adalah kesatuan; kampung; dusun; (2) udik alias dusun; (3) tempat; tanah; daerah. Artinya pergi dari kontras pemahaman mengenai kota.

Berdasarkan UU No. 22 Tahun 1999 pasal 1, yang disebut dengan desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan budaya istiadat setempat yang di akui dalam sistem pemerintahan nasional dan berada di daerah kabupaten.
Pasal 94, Bab XI, UU No. 22 Tahun 1999 menyebutkan bahwa pemerintahan desa terdiri dari Pemerintah Desa dan Badan Perwakilan Desa (BPD), yang dengan cara bersama-sama menyelenggarakan pemerintahan di desa.

struktur pemerintahan desa

struktur pemerintahan desa

Pemerintahan Desa

Pemerintah Desa sebagai eksekutif, yakni menjalankan amanat masyarakat desa yang tertuang dalam Peraturan Desa. Pemerintah Desa dipimpin oleh kepala desa yang sudah dipilih dengan cara langsung warga masyarakat desa untuk masa jabatan 8 tahun. Dalam menjalankan roda pemerintahan desa, kepala desa dibantu oleh perangakat desa yang berstatus pegawai negeri sipil (PNS), semacam sekretaris desa, kepala-kepala urusan dan kepala lingkungan.

Badan Perwakilan Desa adalah wakil-wakil masyarakat desa yang berada di tiap rukun warga. BPD menjalankan tugas sebagai badan legislatif. Dalam Pedoman Umum Pengaturan Desa, Kepmendagri disebutkan bahwa parlemen desa (BPD) beranggotakan pemuka-pemuka masyarakat yang ada di desa. Mereka adalah pemuka agama, adat, orsospol (organisasi sosial politik), golongan profesi dan unsur pemuka masyarakat lainnya. Dengan demikian bisa dikatakan bahwa BPD ini berhak menyebutkan diri sebagai wakil rakyat di daerah rukun ketetanggaannya.

Hal semacam ini jelas bakal menimbulkan persoalan yakni ketika ada perbedaan pendapat yang tidak bisa dipecahkan mengenai sebuah persoalan. Kepala desa bisa mengatas namakan rakyat, sebab mereka dipilih langsung oleh rakyat, semacam juga BPD. Faktor itu dikarenakan angota BPD adalah wakil rakyat yang dipilih. Dan persoalan semacam ini bakal diperumit lagi dengan adanya pasal 103 UU No. 22 Tahun 1999 yang menyebutkan bahwa BPD bisa “memecat” kepala desa. Jadi, bisa dikatakan bahwa kedudukan kepala desa sebenarnya belum sepenuhnya otonom.

Politik Dan Pemerintahan Desa

Struktur Politik Kelurahan

Kalau arti desa merujuk pada sebuah wilayah di pedalaman atau luar kota, maka arti kelurahan lebih pada wilayah perkotan. Dalam UU No. 34 Tahun 1999 mengenai Pemerintah Propinsi Daerah Ibukota Negara Republik Indonesia, Bab V, pasal 24 dan pasal 27 disebutkan bahwa pemerintah kelurahan terdiri dari Pemerintahan Kelurahan dan Dewan Kelurahan.

Pemerintahan Kelurahan dipimpin oleh seorang lurah yang berstatus pegawai negeri sebagai eksekutif pemerintahan. Dalam tugas sehari-harinya, lurah dibantu perangkat kelurahan yang juga berstatus pegawai negeri. Lurah diangkat oleh pemerintah daerah yang dalam faktor ini Gubernur. Kedudukan lurah lumayan kuat. Ia tidak bertanggung-jawab terhadap Dewan Kelurahan, tapi terhadap atasannya, yaitu camat, bupati/walikota dan gubernur.

Sementara itu, Dewan Kelurahan adalah badan legislatif. Keanggotaannya adalah wakil-wakil masyarakat yang berada di tiap rukun warga. Manfaat Dewan Kelurahan adalah menolong lurah dalam menampung tekad warga, memberi usul dan saran terhadap lurah, membahas kebijakan pemerintah, menolong dalam faktor pemberdayaan masyarakat, tergolong juga mengajukan anak buah dewan kota/kabupaten.

Politik Dan Pemerintahan Desa

Kedudukan Dewan Kelurahan dan Pemerintahan Kelurahan yang demikian sangat berpotensi menimbulkan konflik kepentingan. Sebab, lurah sebagai pegawai negeri, kedudukannya sangat kuat. Lurah bisa saja melalaikan begitu saja saran alias usul Dewan Kelurahan terhadap sebuah persoalan yang kiranya bakal mengganggu kepentingannya. Ia tidak bisa untuk “dipecat” sebab ia berpedoman pada kepatuhan sebagai pegawai negeri yang wajib tunduk terhadap atasannya. Tidak hanya itu juga, Dewan Kelurahan tidak mempunyai kekuatan politik apa-apa seandainya saran alias usul tidak lebih/tidak diperehatikan lurah. Dengan demikian, lurah sebenarnya berkedudukan sebagai perpanjangan tangan pemerintah di atasnya, ia tidak wajib tunduk pada dewan Kelurahan.

Sementara itu, tumbuh kesan bahwa kehadiran Dewan Kelurahan hanyalah sebagai “tempelan” saja. Dewan Kelurahan ada, tetapi tidak mempunyai kekuatan politik dalam ikut menentukan jalannya pemerintahan kelurahan. Disisi lain, Dewan Kelurahan juga lemah kedudukannya sebab tidak bisa menentukan biaya pembangunan. Persoalan biaya sepenuhnya berada di tangan lurah. Penglihatan terhadap lurah dalam masalah biaya juga tidak bisa dilakkukan. Sebab lurah hanya bisa bertanggung jawab terhadap atasannya, bukan terhadap Dewan Kelurahan. Dengan demikian, hadirnya Dewan Kelurahan yang dimaksudkan untuk kemandirian dan partisipasi masyarakat di era otonomi ini belum tercapai dengan cara maksimal.

ANALISA PERANAN ELITE FORMAL DAN INFORMAL DESA

Berdasarkan Kamus Umum Bahasa Indonesia (l993) kata elite memiliki dua pengertian, yaitu (1) orang-orang paling baik alias opsi dalam sebuah kelompok; (2) kelompok kecil orang-orang terpandang alias berderajat tinggi. Kelompok-kelompok elit ini sifatnya sangat heterogen. (3) Mereka tersedia dalam komunitas agama, politik, ekonomi, adat, serta sebagainya. Kedudukan mereka sebagai elit dapat berubah sesuai dengan situasi serta dengan siapa mereka mengadakan interaksi. Pola interaksi, akomodasi, konflik serta lain sebagainya.

Kelompok elit dalam masyarakat berperan menjalankan semua kegunaaan politik , memonopoli kekuasaan serta dapat mengambil keuntungan yang diberi oleh kekuasaan yang dipegangnya. Mereka ini ada yang berstatus elit formal maupun elit informal. Dalam konteks pedesaan, elit formal adalah para elit yang memiliki kedudukan resmi dalam struktur pemerintahan desa, semacam kepala desa, kepala hansip, ketua RW serta ketua RT. Sedangkan elite informal adalah mereka yang memiliki pengaruh yang disayai sebagai pemimpin oleh sebuah kelompok tertentu maupun oleh masyarakat desa seluruhnya meskipun tidak menduduki posisi resmi dalam pemerintahan desa.

Politik dan Pemerintahan Desa

Mereka itu kyai, guru, militer, orang kaya serta sebagainya. Dalam tulisan ini, penulis hanya bakal menganalisis peranan kepala desa sebagai elit formal serta kyai sebagai elit informal di pedesaan sebagai contoh.

Peranan Kepala Desa

Peranan kepala desa dalam struktur masyarakat desa sangat besar. Faktor ini sebab banyak desa-desa di Indonesia masyarakatnya tetap bercorak paternalistik. Oleh sebab itu apa yang dianggap baik serta benar, yang dianjurkan, yang dikatakan serta diberlakukan oleh kepala desa adalah pedoman serta contoh langsung bagi “anak buahnya” untuk melakukn perbuatan yang sama.

Seorang kepala desa, memiliki kekuasaan serta wewenang yang besar untuk mengatur rakyatnya. Kepala desa adalah patron bagi masyarakat desa. Supaya kepala desa sanggup mempertahankan kekuasaan serta wewenangnya, ia selau mencari kekuatan legitimasi kedudukannya dengan mengaitkan dia dengan cara geneologis dengan pemegang kekuasaan yang lebih tinggi. Dalam permasalahan pengaitan geneologis ini juga diberlakukan dengan nenek moyangnya yang sempat menjadi kepala desa dahulu.

Pengaitan dengan cara geneologis ini dimaksudkan untuk memperkuat perannya dalam memegang kekuasaan serta wewenang. Sebab tanpa legitimasi tersebut, maka perannya sebagai pemimpin paling atas desa bakal hilang.
Selain dengan mengaitkan dengan cara geneologis, kepala desa sejak tahun 1950-an juga menggunakan beberapa kekuatan sosial politik , semacam partai politik.

Semasa Orde Baru, demi tegaknya legitimasi kedudukannya, para kepala desa mengidentifikasikan dia dengan Golongan Karya (Golkar). Oleh sebab itu, tidak aneh bila Golkar mendapatkan kemenangan di hampir seluruh desa di Indonesia. Mereka memiliki sasaran kemenangan bagi Golkar di desanya. Ini nampaknya sebagai imbalan atas keterkaitannya dengan Golkar yang sudah memperkuat kedudukannya dalam kekuasaan.

Politik dan Pemerintahan Desa

Dalam proses pembangunan desa, peran kepala desa juga sangat besar. Menurut pengawasan Hofsteede (1992) kepada peran kepala desa di 4 desa di Jawa Barat membuktikan faktor itu. Para kepala desa yang diteliti menunjukkan bahwa mereka sebagai pengambil prakarsa dalam sebuah proyek pembangunan. Mereka mendiskusikan serta seterusnya merapatkan dalam rapat desa untuk mengambil keputusan pelaksanaan sebuah proyek.

Ada beberapa faktor yang menyebabakan peran kepala desa demikian besar, yaitu pertama, kepala desa dibanyak desa memiliki wewenang yang betul-betul nyata. Mereka bagai raja-raja kecil di desanya. Faktor itu ditambah sikap masyarakat yang bersifat patenalistik.

Kedua, kepala desa memiliki posisi yang kuat sebagai wakil pemerintah di desa. Faktor ini sebab bupatilah yang membbuat keputusan akhir serta memberi surat pengangkatannya, meskipun kepala desa dipilih oleh rakyat dengan cara langsung.

Politik dan Pemerintahan Desa

Peranan Kyai

Kyai adalah sebutan yang diberi masyarakat kepada seseorang yang menguasai serta mempraktekkan aliran agama Islam dengan cara ketat. Kyai sebagai tokoh informal juga memiliki peran yang sangat besar.

Peran mutlak kyai adalah sebagai pemegang otoritas paling atas dalam melakukan fatwa agama mengenai persoalan keyakinan serta praktik keislaman masyarakat. Otoritas ini diperkuat dengan adanya masyarakat yang paternalistik serta hubungan antarkyai. Di desa-desa Jawa, para kyai memiliki hubungan kuat dengan organisasi sosial keagamaan Nahdlatul Ulama (NU). Organisasi ini adalah sarana mempromosikan kyai dalam kepemimpinan lokal bahkan nasional.

Selain itu, hubungan antar kayai yang biasanya tergabung dalam organisasi NU, para kyai dalam usaha meningkatkan klaim kekuasaan serta wewenangnya adalah jamaah Islam. Terus besar jumlah jamaah yang berada di belakangnya, maka terus berpengaruh lah kyai tersebut.

Itulah penjelasan dari artikel “Politik dan Pemerintahan Desa“. Untuk kritik dan saran yang membangun sangat kami harapkan dari para pengunjung. Silahkan isi komentar mu di kolom bawah pada bagian artikel ini. Kami sangat mengharapkan ada feedback dari artikel ini.

4 Comments

  1. indra mukti

    biasanya yang berperan sebagai pelaku politik di desa adalah kepala desa, atau tua tengganai di desa tersebut, mereka lah yang bisa men doktrin masyarakat sekitar

  2. wahyu tirta

    akhir akhir ini banyak sekali gejolak pemerintahan desa sudah bermain politik jahat.. seperti korupsi dana milik desa

  3. boruto kun

    Untuk menjalankan pemerintahan di desa apakah sama dengan apa yamg dijalankan di kelurahan ?

  4. sri mulyani

    kalo untuk dana dari pemerintah pusat apakah sama dana yang didapatkan pemerintah (bagian desa) sama pemerintah dibagian kelurahan ?

About

Yang terpenting saat ini adalah bagaimana caranya kita menyediakan media pembelajaran untuk anak. Dan menciptakan generasi muda yang berkualitas dan mempunyai wawasan yang luas.