Bagaimana Proses Pembuatan Hukum itu ?

oleh
proses pembuatan hukum
Bagaimana proses yang seharusnya dalam pembuatan hukum itu sendiri ?

Web portal pendidikan – Selamat pagi sob, kali ini kita akan membahas tema proses hukum. Judul yang akan saya buat kali ini yaitu proses pembuatan hukum. Sebagian dari kita pasti bertanya tanya bagaimana sih prosesnya pembuatan hukum itu ? Di artikel kali ini lah kita nanti akan menemukan jawabannya. Yuk, tanpa berlama lama langsung saja kita bahas.

Proses Pembuatan Hukum

Ada tiga kategori kualitas yang ada pada hukum, yaitu normatif, sosiologis dan filsafati. Dengan demikian telah dicoba untuk memberikan gambar yang lengkap tentang hukum itu sendiri.

Dalam artikel kali ini kita akan membicarakan tentang bagaimana fungsi hukum untuk mengatur kehidupan bersama itu dijalankan. Kita akan melihat beberapa hal itu merupakan proses yang cukup panjang dan melibatkan berbagai aktivitas.

Kemudian kita juga akan membicarakan suatu model tertentu dalam penegakan hukum yang disebut administrasi keadilan. Penggunaan istilah tersebut memang belum meluas di Indonesia, namun telah umum digunakan di Amerika Serikat, seperti dalam “the criminal justice system“.

Sebetulnya model tersebut juga tidak sama sekali baru di negara ini, hanya ia muncul dalam ungkapan yang berbeda, seperti “pendekatan terpadu“. Sebagai suatu model penanganan masalah yang bertolak dari manajemen kelembagaan diharapkan, bahwa ia akan memperkaya ilmu hukum di Indonesia.

A. Pembuatan Hukum

Dalam menjalankan fungsinya sebagai pengatur kehidupan bersama manusia, hukum harus menjalani suatu proses yang panjang dan melibatkan berbagai aktivitas dengan kualitas yang berbeda beda.

Dalam garis besarnya aktivitas tersebut berupa pembuatan hukum dan penegakan hukum. Di sini kita menghadapi sedikit permasalahan, oleh karena apabila kita ingin berbicara lebih pasti, maka sebaiknya digunakan istilah pembuatan undang undang.

Oleh karena yang dimaksud dengan pembuatan hukum di sini adalah tidak lain pembuatan undang undang tersebut, maka dimohon pengertian dari pengunjung, apabila di sini keduanya, yaitu pembuatan hukum dan pembuatan undang undang, dipakai secara bergantian.

Tetapi dalam hal penegakan hukum sangat tidak lazim untuk mengatakan “penegakan undang undang”. Oleh karena itu istilah penegakan hukum bisa dipakai secara tetap tanpa bergantian dengan yang lain.

Baca : Unsur unsur dalam penegakan hukum

Dalam kepustakaan hukum di negeri kita pembicaraan mengenai proses hukum sebagaimana dipakai di sini belum banyak dilakukan. Oleh karena itu baik kita berhati hati, oleh karena pembicaraan secara demikian itu bisa menimbulkan pemahaman yang keliru.

Pembuatan hukum merupakan awal dari bergulirnya proses pengaturan tersebut. Ia merupakan momentum yang memisahkan keadaan tanpa hukum dengan keadaan yang diatur oleh hukum.

Ia merupakan pemisah antara “dunia sosial” dengan “dunia hukum”, oleh sejak itu kejadian dalam masyarakat pun mulai ditundukkan pada tatanan hukum.

Kita bisa berbicara tentang bahan dan struktur dalam rangka pembuatan hukum itu. Bahan di sini menunjuk kepada isi, sedangkan struktur menunjuk kepada “sekalian” kelengkapan organisatoris yang memungkinkan hukum itu dibuat.

Kelengkapan organisator ini barang tentu berbeda dari negara satu ke negara yang lain, sesuai dengan susunan kenegaraan yang dianut.

1. Bahan Hukum

Bahan pembuatan hukum dimulai sebagai gagasan atau ide yang kemudian diproses lebih lanjut sehingga pada akhirnya benar benar menjadi bahan yang siap untuk diberi sanksi hukum.

Baca : Bahan Hukum Sekunder

Gagasan ini muncul di masyarakat dalam bentuk keinginan agar suatu masalah diatur oleh hukum. Misalnya saja, masyarakat menganggap bahwa pencemaran serta kerusakan lingkungan sudah menjadi demikian gawat, sehingga negara perlu campur tangan dengan membuat hukum yang mengatur masalah tersebut.

Pada dasarnya kita bisa membagi proses dalam pembuatan hukum ini ke dalam dua golongan tahap besar, yaitu tahap sosio-politis dan tahap yuridis.

Dalam tahap sosio-politis, maka gagasan awal tadi diolah oleh masyarakat sendiri, dibicarakan, dikritik, dipertahankan, melalui pertukaran pendapat antara berbagai golongan dan kekuatan dalam masyarakat.

Pada tahap ini suatu gagasan mengalami ujian, apakah ia akan bisa terus digelindingkan ataukah berhenti di tengah jalan. Dalam kejadian terakhir itu, maka gagasan tersebut akan hilang dan tidak dipermasalahkan lagi oleh dan di dalam masyarakat.

Apabila gagasan tersebut berhasil untuk menggelinding terus, maka barang tentu bentuk serta isinya juga mengalami perubahan dibanding pada saat ia muncul. Perubahan itu menjadi bentuk dan isi gagasan tersebut makin dipertajam (articulated)

Tahap berikutnya atau tahap akhir adalah pemberian sanksi hukum terhadap bahan tersebut. Tahap ini melibatkan kegiatan intelektual yang murni bersifat yuridis dan tentunya juga akan ditangani oleh tenaga tenaga khusus.

Dalam konteks yang baik mengikuti tahap tahap tersebut secara lengkap, tetapi dalam garis besarnya, pembuatan hukum itu bisa dirinci dalam tahap tahap sebagai berikut :

  • Tahap Inisiasi : Muncul suatu gagasan dalam masyarakat
  • Tahap Sosio-politis : Pematangan dan penajaman gagasan
  • Tahap Yuridis : Penyusunan bahan ke dalam rumusan hukum dan kemudian diundangkan

2. Struktur Pembuatan Hukum

Tanpa wadah struktur tertentu, pembuatan hukum belum bisa dijalankan. Struktur tersebut perlu diciptakan agar pemrosesan bahan sebagaimana diuraikan di atas bisa dijalankan.

Penciptaan atau pengadaan struktur di sini menyangkut penyusunan suatu organisasi yang akan mengatur kelembagaan bagi pembuatan hukum. Pengorganisasian di sini tidak hanya berupa pengadaan kelembagaan, melainkan juga mekanisme kerjanya.

Struktur serta organisasi pembuatan hukum di dunia dewasa ini umum didasarkan pada pembagian kekuasaan antara legislatif, yudikatif dan eksekutif. Filsafat yang mendasari pengorganisasian tersebut, muncul bersamaan dengan kebangkitan individualisme di Eropa dan dunia Barat.

Dalam rangka melindungi indiidu, lembaga lembaga legislatif, peradilan dan eksekutif dikhendaki untuk memiliki otonominya masing masing, sehingga ditundukkan kepada yang lain.

Dalam kepustakaan dikenal istilah “Check and balance” dari doktrin Montesquieu yang sangat terkenal, yaitu “separation of powers” atau Trias PoliticaDiatas fondamen pemisahan kekuasaan itulah pengorganisasian pembuatan hukum itu dilakukan.

Dari uraian di atas diketahui, bahwa pengorganisasian pembuatan hukum tidak berdiri sendiri, melainkan merupakan bagian dari suatu penataan ketatanegaraan yang lebih luas.

Dalam rangka penataan ketatanegaraan yang didasarkan filsafat pemisahan kekuasaan itulah pembuatan hukum dapat dijalankan. Dengan memisahkannya dari aktivitas kenegaraan yang lain, maka pembuatan hukum lalu bisa berjalan sebagai suatu proses yang ekslusif. Artinya dipercayakan kepada satu badan yang berdiri sendiri dan hanya melakukan satu kewenangan saja, yaitu membuat hukum.

Kekuasaan dan kewenangan badan yudikatif serta eksekutif juga tidak boleh mencampuri badan pembuat hukum. Kendati demikian kita tidak menemukan suatu praktek pengorganisasian yang mutlak sama pada sekalian negara di dunia.

Bagaimana Seharusnya Hukum Itu Dibuat ?

Sekalipun gagasan tersebut dituliskan lebih dari dua ratus tahun, namun masih patut juga untuk disimak. Intisari pendapatnya mengenai bagaimana seharusnya hukum itu dibuat adalah sebagai berikut (Allen, 1964: 467 – 468)

  • Gaya hendaknya pada dan sederhana.
  • Istilah yang dipilih hendaknya sedapat mungkin bersifat mutlak dan relatif
  • Hendaknya membatasi diri pada hal hal yang aktual, menghindari penggunaan perumpamaan atau hipotesis
  • Hendaknya jangan rumit, sebab dibuat untuk orang kebanyakan
  • Janganlah masalah pokok yang dikemukakan dikaburkan oleh penggunaan perkecualian, pembatasan atau modifikasi, kecuali memang benar diperlukan
  • Jalan berupa penalaran, berbahaya sekali memberikan alasan yang rinci tentang masalah yang diatur, sebab hal itu hanya akan membuka pintu perdebatan

Di atas semua itu, isinya hendaknya dipikirkan secara masak terlebih dahulu serta janganlah membingungkan pemikiran serta rasa keadilan biasa dan bagaimana umumnya sesuatu itu berjalan secara alami.

Sebab hukum yang lemah, tidak perlu dan tidak adil akan menyebabkan keseluruhan sistem perundang – undangan menjadi ambruk dan merusak kewibawaan negara itu sendiri.

Itulah penjelasan dari proses pembuatan hukum. Kritik dan saran yang membangun sangat kami harapkan dari pengunjung belapendidikan.com untuk membangun artikel ini lebih baik lagi kedepannya.

Tentang Penulis: Redaksian

Mas Hafiz
Yang terpenting saat ini adalah bagaimana caranya kita menyediakan media pembelajaran untuk anak. Dan menciptakan generasi muda yang berkualitas dan mempunyai wawasan yang luas.