Trias Politika di Indonesia

Trias Politika di Indonesia

web portal pendidikan – Selamat siang sobat belapendidikan, pada kali ini saya ingin membuat suatu artikel edukasi yang berkaitan dengan trias politika di negeri kita tercinta Indonesia. Dengan judul artikel yang saya buat yaitu Trias Politika di Indonesia. Untuk selengkapnya silahkan disimak ulasan dan penjelasannya dibawah ini.

Trias Politika di Indonesia

Ketiga undang undang dasar di Indonesia secara eksplisit mengatakan bahwa doktrin Trias Politika dianut, tetapi karena ketiga undang undang dasar menyelami jiwa dari demokrasi konstitusional, maka dapat disimpulkan bahwa Indonesia menganut Trias Politika dalam arti pembagian kekuasaan.
Hal ini jelas dari pembagian Bab dalam Undang Undang Dasar 1945. Misalnya Bab III tentang Kekuasaan Pemerintah Negara, Bab VII tentang Dewan Perwakilan Rakyat, dan Bab IX tentang Kekuasaan Kehakiman. Kekuasaan legislatif dijalankan oleh Presiden bersama sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat. Kekuasaan eksekutif dijalankan oleh Presiden dibantu oleh menteri menteri sedangkan kekuasaan yudikatif dijalankan oleh Mahkamah Agung dan lain badan kehakiman.
Oleh karena sistem pemerintahannya adalah presidensial, maka kabinet tidak bertanggung jawab kepada Dewan Perwakilan Rakyat dalam masa jabatannya. Sebaliknya, Presiden juga tidak dapat membubarkan Dewan Perwakilan Rakyat sebagaimana halnya dalam sistem parlementer di India dan Inggris.
Presiden sebagai penyelenggara pemerintah negara yang tertinggi tunduk dan bertanggung jawab kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat, di mana ia menjadi mandatarisnya. Para menteri tidak dibenarkan menjabat anggota perwakilan rakyat. Jadi, pada garis besarnya, ciri ciri Trias Politika dalam arti pembagian kekuasaan terlihat dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.
Akan tetapi dalam masa Demokrasi Terpimpin ada usaha untuk menggagalkan gagasan Trias Politika. Pemikiran ini jelas dari ucapan ucapan Presiden Indonesia pada masa itu, Ir. Soekarno, antara lain pada upacara pelantikan menteri kehakiman pada 12 Desember 1963 yang menyatakan bahwa “setelah kita kembali ke undang undang dasar 1945, Trias Politika kita tinggalkan sebab asal datang dari sumber sumber liberalisme”.

Penolakan asas Trias Politika selanjutnya dituang dalam bentuk yang lebih resmi, yaitu dalam Undang Undang No. 19 Tahun 1964 Tentang Ketentuan Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, dimana penjelasan umum berbunyi: “Trias Politika tidak mempunyai tempat sama sekali dalam hukum nasional Indonesia. Presiden/Pemimpin Besar Revolusi harus dapat melakukan campur tangan atau turun tangan dalam pengadilan, yaitu dalam yang tertentu.”

Jelaslah bahwa Undang Undang ini sangat bertentangan dengan Penjelasan Undang Undang Dasar 1945 sebelum diamandemen yang mengatakan bahwa “Kekuasaan kehakiman ialah kekuasaan yang merdeka, artinya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah.”

Penolakan asas Trias Politika juga kelihatan dalam kedudukan anggota dewan pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong dan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara yang diberi kedudukan sebagai menteri, sehingga dengan demikian kedudukan anggota pimpinan ini menjadi kabur, karena selain menjadi bagian dari badan legislatif, juga menjadi bagian dari badan eksekutif. Juga jabatan ketua Mahkamah Agung diberi status Menteri dan dengan demikian ia juga menjadi pembantu presiden di samping bagian dari badan yudikatif.

Dalam masa Orde Baru kepincangan kepincangan ini telah diluruskan kembali, Undang Undang No. 19 Tahun 1964 telah dicabut dan diganti dengan Undang Undang No. 14 Tahun 1970. Dalam Undang Undang ini istilah Trias Politika tidak disebut secara eksplisit, tetapi prinsip kebebasan hakim telah dihidupkan kembali. Dari Undang Undang No. 14 Tahun 1970 dapat ditarik kesimpulan bahwa kita pada garis besarnya telah kembali ke asas Trias Politika dalam pengertian sebagai pembagian kekuasaan.

Setelah tahun 1970, pemerintah Orde Baru menjadi semakin otoriter. Dalam kaitannya dengan prinsip pembagian kekuasaan, Presiden Soeharto tetap membedakan keberadaan lembaga eksekutif, legislatif dan yudikatif. Hanya saja yang terjadi pada saat itu adalah executive Heavy dimana peran lembaga eksekutif sangat mendominasi, sedangkan peran dan fungsi dari lembaga legislatif dan yudikatif tidak berkembang sebagaimana mestinya.

Executive Heavy ini sejalan dengan semakin otoriternya Presiden Soeharto sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Selama 32 tahun, Orde Baru, Soeharto secara sistematis meminimalisir fungsi dan peran lembaga lembaga seperti MPR, DPR, Kehakiman dan Mahkamah Agung untuk mengikuti kebijakan dan aturan yang ditetapkan olehnya.

Dengan kata lain, lembaga eksekutif yang dipimpin oleh Presiden Soeharto menjelma menjadi kekuatan baru yang “mewabahkan” lembaga legislatif dan yudikatif. Kekuatan baru yang dibangun Presiden Soeharto ini ditopang oleh birokrasi sipil dan militer dan Golkar.

Beberapa contoh pelaksanaan executive heavy pada masa Orde Baru, misalnya Presiden dapat dipilih kembagi tanpa batas oleh MPR. Lembaga legislatif dan yudikatif tidak dapat melakukan check and balances terhadap lembaga eksekutif. Hal ini diperlihatkan misalnya dengan DPR menyetujui semua rancangan perundang undangan yang diajukan oleh pemerintah.

Dengan kata lain, DPR jarang sekali menggunakan perannya sebagai partner pemerintah yang juga berhak mengajukan rancangan undang undang. Check and balances juga tidak dapat dilakukan oleh lembaga yudikatif; lembaga peradilan dan kehakiman; bahkan Mahkamah Agung seolah olah berada di bawah dan dikuasai oleh lembaga eksekutif.

Tumbangnya Orde Baru pada tahun 1998 membawa banyak perubahan terhadap pelaksanaan check and balances di Indonesia. Salah satu bentuk perubahan tersebut adalah penataan kembali peran dan fungsi lembaga eksekutif, legislatif dan yudikatif. Empat amandemen UUD 1945 yang telah dilakukan pada tahun 1999,2000,2001 dan 2002 merupakan dasar hukum bagi pengembalian fungsi pembagian kekuasaan Trias Politika dari pelaksanaan check and balances tersebut. Sayangnya, penataan peran dan fungsi ini berakibat pada terjadinya legislative heavy.

Sementara itu untuk mengembalikan kekuasaan, kewenangan peran dan fungsi lembaga legislatif, amandemen kedua dan ketiga UUD 1945 mengamanatkan bahwa semua anggota MPR haruslah dipilih melalui pemilihan umum. Selama ini pengangkatan anggota MPR ini merupakan salah satu sumber masalah dimana anggota keluarga besar dan rekanan bisnis Soeharto, menteri menteri di kabinet, dan militer dapat menjadi anggota MPR. Sistem kekeluargaan dan kekerabatan dalam MPR menjadikan lembaga legislatif ini tidak mampu memproduksi ketetapan ketetapan MPR yang mengontrol jalannya eksekutif.

Masih dalam kaitannya dengan mengembalikan kekuasaan, kewenangan peran dan fungsi lembaga legislatif terutama amandemen ketiga UUD 1945 yang mengamanatkan peningkatan kekuasaan DPR dalam pembuatan UU. DPR yang diajukan oleh pemerintah, pada masa reformasi ini DPR juga berhak mengajukan usulan RUU dan RUU ini dibahas DPR bersama Presiden untuk mendapat persetujuan bersama.

Bertambahnya peran DPR ini dapat dilihat pula pada tambahan pasal 20 ayat 5 di mana dinyatakan bahwa RUU yang sudah disetujui bersama tapi tidak disahkan oleh Presiden dalam waktu 30 hari sejak disetujui, dianggap sah menjadi UU dan wajib diundangkan.

Meningkatnya peran DPR, juga diikuti oleh meningkatnya peran lembaga yudikatif. Salah satu contoh meningkatnya peran lembaga ini ialah dengan didirikannya Mahkamah Konstitusi (amandemen UUD keempat, Agustus 2002). Lembaga ini merupakan salah satu kekuasaan kehakiman di Indonesia yang berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang keputusannya bersifat final untuk menguji UU terhadap UUD.

Peran yang memperlihatkan peningkatan kewenangan lembaga ini adalah Mahkamah Konstitusi wajib memberi putusan atas pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan Wakil Presiden menurut UUD 1945. Dengan begitu, kewenangan check and balances dikembalikan kepada lembaga ini.

Nah itulah sejarah, penjelasan dan rincian dari Trias Politika di Indonesia. Kurang lebih mohon dimaafkan. Terima kasih sudah berkunjung dan membaca artikel kami “Trias Politika di Indonesia”. Nantikan kembali artikel artikel edukasi lainnya

About

Yang terpenting saat ini adalah bagaimana caranya kita menyediakan media pembelajaran untuk anak. Dan menciptakan generasi muda yang berkualitas dan mempunyai wawasan yang luas.